PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyatakan bahwa pengelolaan KIP Kuliah disebutnya sebagai tertutup, kurang transparan, dan tidak akuntabel, sehingga banyak kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran terjadi.
Kekecewaan dari para pengguna internet terhadap tindakan beberapa mahasiswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan diduga menunjukkan gaya hidup yang mewah di platform media sosial, menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dalam proses penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah.
Kemendikbud Ristek menjelaskan bahwa setiap perguruan tinggi bertanggung jawab dalam menyaring dan mengevaluasi calon penerima KIP Kuliah dengan cermat dan tepat sasaran.
Setelah menerima komentar-komentar negatif dari pengguna media sosial, seorang mahasiswi dengan inisial CMJ yang disebut dalam akun tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dari program bantuan KIP Kuliah.
BACA JUGA:Pagi-pagi Tawarkan Daging Istri ke Pak RT di Pos Ronda, Pelaku Mutilasi Sempat 3 Hari Depresi
Bantuan ini mencakup pengeluaran untuk studi sebesar Rp2,4 juta hingga Rp12 juta per semester, serta dana untuk biaya hidup sebesar Rp800. 000 hingga Rp1,4 juta per bulan.
Dokumen tambahan yang perlu disertakan adalah surat konfirmasi penerimaan KIP Kuliah yang telah diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kartu KIP, atau surat keterangan kekurangan ekonomi dari pemerintah kelurahan.