Selain Kopda AS dan Praka J, TNI juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang anggota lain dengan inisial Praka J.
Rafael menyatakan bahwa mereka semua bukan bagian resmi dari Pomdam V/Brawijaya.
Gudang Balkir dikelola oleh Pusziad. Karena kejadian tersebut terjadi di wilayah Kodam V/Brawijaya, maka penyidikan dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya.
Brigjen Kristomei Sianturi dari Kadispenad mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki keterlibatan ketiga anggota TNI yang dihubungi terpisah, apakah mereka bertindak sebagai penadah, penampung, atau yang lainnya.
Menurut Khairul Fahmi, seorang analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kejadian ini diduga karena "kebiasaan umum dalam pengkomersialan aset militer" tanpa adanya pengawasan yang terperinci.
Dia berpendapat bahwa komersialisasi aset semacam itu dapat didorong oleh dua motif yang berbeda. Ada dua alasan utama untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Pertama, untuk keuntungan pribadi, dan yang kedua, untuk mendukung kegiatan di dalam satuan yang tidak dapat diakomodasi oleh anggaran negara.
Tidak peduli apa alasan di baliknya, Khairul menyatakan bahwa kemungkinan besar hal ini terjadi "secara terorganisir".
Meskipun para anggota militer tidak secara langsung terlibat dalam sindikat pencurian motor - yang saat ini masih sedang diselidiki keterlibatannya - Khairul menjelaskan bahwa menerima atau menyimpan barang-barang hasil kejahatan juga merupakan tindak pidana.