Isi 5 Tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil Terhadap Keterlibatan ASN dalam Politik Praktis
Suasana di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 11 Oktober 2024-Pontianak Disway-Kamera
PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Ratusan masyarakat di Kota Pontianak yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat (ormas) menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 11 Oktober 2024.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis menjelang Pilkada 2024.
Sebelumnya beredar sebuah video yang menggemparkan Pilkada Kalbar yang mengarahkan kepada salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, dimana dalam video tersebut ada pada salah satu sekolah.
Dalam video yang beredar, tampak beberapa guru yang diduga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) turut hadir dalam acara tersebut. Hal ini memicu dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Orasi tersebut diduga kuat merupakan bagian dari kampanye terselubung yang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dilakukan di lingkungan pendidikan yang seharusnya bebas dari kegiatan politik," kata Maman Suratman selaku Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia Anak Negeri.
"Dalam orasinya, istri calon gubernur tersebut menyebutkan prestasi yang telah dicapai oleh suaminya yang saat ini kembali mencalonkan diri, serta mengajak siswa-siswi yang merupakan pemilih pemula untuk memilih Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 01, jelas itu merupakan pelanggaran, apalagi tempat yang digunakan adalah fasilitas negara," tambahnya.
Mereka menyerukan agar tegas menindak ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, terutama yang memihak pada salah satu calon atau partai politik tertentu.
Berikut adalah 5 Tuntutan masyarakat terhadap aksi yang akan dilakukan.
BACA JUGA:Tolak Kenaikan NJOP dan PBB, Masyarakat Gelar Aksi di Kantor Walikota Singkawang
1.Menuntut Kadis Dikbud untuk turun dari jabatan.
2. Menuntut seluruh ASN dalam lingkup Dinas Dikbud Kalbar untuk tidak mengikuti langkah Kadis Dikbud Kalbar.
3. Stop memberikan ruang dan fasilitas kampanye ke setiap paslon peserta Pilkada.
4. Menuntut DisDikBud Kalbar untuk tetap bersikap netral.
Sumber:
- Share:
