Mafia Tambang AS Rugikan Negara Rp144 Triliun, LI Bapan Kalbar Ungkap Dugaan Keterlibatan Oknum APH
--
PONTIANAKINFO.COM, SANGGAU - Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Kalimantan Barat mengungkap adanya dugaan pencurian di area konsesi PT ANTAM Tbk, tepatnya di Desa Enggadai, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.
Laporan resmi terkait temuan tersebut disampaikan oleh Kepala LI BAPAN Kalbar, Stevanus Febyan Babaro, kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam dokumen investigasi yang diterima redaksi, Febyan menyebut aktivitas ilegal itu diduga dijalankan oleh PT Enggang Jaya Makmur tanpa izin resmi, meski beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT ANTAM.
BACA JUGA:PETI di Singkawang Telan Korban, Warga Desak Penutupan Tambang Ilegal
“Hasil penelusuran lapangan menemukan kegiatan tambang ilegal di titik koordinat Lat: -0.2755556, Lon: 110.1833333, yang masih masuk dalam konsesi resmi PT ANTAM,” ungkapnya.
Pengungkapan ini bermula dari keluhan warga pada 4 April 2025 terkait dampak sosial dan dugaan diskriminasi akibat aktivitas tambang di wilayah mereka. Tim LI BAPAN kemudian melakukan investigasi, wawancara dengan tokoh adat, dan inspeksi langsung ke lokasi.
“Warga bahkan kesulitan membuat sertifikat tanah karena wilayah mereka masuk dalam IUP ANTAM, sementara pihak-pihak yang diduga ‘mafia tambang’ dibiarkan leluasa mencuri,” ujar Febyan.
BACA JUGA:Tambang Emas Ilegal di Sanggau Masih Beroperasi, Diduga Dibekingi Oknum APH dan Pensiunan TNI
Pihak PT ANTAM, melalui General Manager West Kalimantan Bauxite Mining Business Unit, Muhamad Asril, membenarkan adanya kegiatan tambang ilegal tersebut dalam surat konfirmasi nomor 256/050/DT/2025 tertanggal 7 Agustus 2025. ANTAM mengklaim telah melaporkan temuan itu kepada Dirjen Minerba dan melakukan langkah pengamanan area.
LI BAPAN memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp144 triliun, menggunakan metode perhitungan kerusakan ekologis dan kehilangan aset negara yang sebelumnya dipakai Kejaksaan Agung dalam kasus tambang timah Harvey Moeis.
Febyan menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mengingatkan kembali pernyataan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan yang menekankan pemberantasan tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya mineral.
Sumber:
- Share:
