RPJMD Pontianak 2025-2029: Pemkot Fokus Ciptakan Ekonomi Inklusif

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan optimis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berlaku selama lima tahun ke depan berjalan sesuai perencanaan. Hal itu ia ungkapkan usai rapat paripurna ke-14 pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak tentang RPJMD tahun 2025-2029 pada Rabu, 7 Mei 2025.

"Pada intinya semua sepakat dan memberikan masukan serta saran. Kami Pemerintah kota Pontianak mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan pandangan umum dan penekanan terhadap poin-poin visi misi program kami. Insya Allah kami optimis untuk melaksanakan itu semua," ujarnya.

Beberapa fokus utama dalam RPJMD tersebut mencakup masalah UMKM, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Khusus untuk UMKM, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya pembinaan maksimal agar mereka terberdaya dan naik kelas.

"UMKM memberikan kontribusi yang jelas pada PAD Kota Pontianak. Alhamdulillah untuk sejauh ini kondisinya masih cukup baik dan terus berkembang karena memang itu menjadi ikon dan primadona di Kota Pontianak," jelasnya.

BACA JUGA:Komdigi Tingkatkan Literasi Cyber Security untuk Siswa SMP di Pontianak

Menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil, Bahasan menegaskan bahwa pemerintah kota telah menuangkan dalam visi-misi program untuk menciptakan perekonomian yang inklusif. 

"Pertumbuhan ekonomi kita pun masih cukup baik sampai hari ini termasuk pengendalian inflasi," tambahnya.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak sudah mencapai 82,22. Angka ini tertinggi di Provinsi Kalbar. Demikian pula pertumbuhan ekonomi di angka lima persen lebih.

"Inflasi sudah sangat terkendali," ungkapnya.

BACA JUGA:Wali Kota Pontianak Hadiri Munas APEKSI VII di Surabaya, Dorong Sinergi Pembangunan Kota

Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bahasan menjelaskan, program tersebut masih dalam proses dan terus dilakukan pengawasan serta pemantauan karena pelaksanaannya langsung ke pemerintah pusat. 

"Belum semua sekolah mendapatkan, mungkin masih dalam tahapan," jelasnya.

Sumber: