Muda-Jakius Janjikan Inovasi Layanan Publik dan Perbaikan Infrastruktur di Kalimantan Barat

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor, menggelar Konferensi Pers di Hotel Swiss-Belinn Singkawang pada Selasa, 5 November 2024. 

Konferensi ini diadakan sesaat setelah debat kedua, di mana keduanya memaparkan visi mereka untuk meningkatkan layanan publik berbasis digital dan memperbaiki infrastruktur jalan di Kalimantan Barat.

Muda Mahendrawan menyoroti pentingnya inovasi dalam layanan publik yang didukung oleh digitalisasi, merujuk pada pengalamannya sebagai Bupati Kubu Raya. 

Dia menyebutkan keberhasilan inovasi CMS Desa yang telah diterapkan di Kalimantan Barat dan diakui secara luas. CMS Desa adalah sebuah sistem manajemen digital yang memudahkan administrasi desa dan meningkatkan transparansi.

BACA JUGA:Closing Statement Muda-Jakius di Debat: Prioritaskan Infrastruktur & Inovasi untuk Kalbar Menanjak Bahagia

“Kita tegaskan layanan publik yang terkait dengan era digitalisasi ini, karena bagaimanapun harus banyak inovasi. Kita, saya pengalaman di Kubu Raya, tentu inovasi seperti CMS Desa itu sudah diakui dan sudah direplikasi secara seluruhnya di Kalimantan Barat dan di desa-desa,” ujarnya.

Selain itu, Muda menyoroti pentingnya transparansi anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa anggaran yang berasal dari pajak masyarakat harus digunakan untuk kepentingan publik. 

Dana yang tidak terserap dan sisa lebih anggaran harus segera disalurkan untuk membantu kabupaten dan kota dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur.

“Kalaupun itu dibilang tadi ada tambahan, misalnya katakanlah yang tidak terserap itu ada sekian miliar, kemudian ada tambahan dari bonus pendapatan, itu juga harus cepat kita salurkan dan ada kebijakan untuk ada kemauan membantu kabupaten kota,” jelasnya.

BACA JUGA:Muda-Jakius Dorong Pengelolaan SDA Berkelanjutan untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Kalbar

Dalam hal infrastruktur, Muda menekankan pentingnya perbaikan jalan provinsi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Ia memberikan contoh jalan di Ketapang, yang memiliki panjang 3.200 km untuk jalan kabupaten dan hanya 362 km untuk jalan provinsi. 

Menurut Muda, jika jalan provinsi yang rusak diperbaiki secara konsisten setiap tahun, maka permasalahan infrastruktur dapat diatasi dalam lima tahun.

“Bayangkan kabupaten kota itu, contoh Ketapang jalan kabupatennya 3.200 km, jalan provinsinya hanya 362 km. Nah kalau kita hitung sederhana, jalan provinsi anggot saja 40% yang rusak, berarti itu sekitar hanya 140 km saja rusak. Kalau dikalikan 3 miliar saja, baru tidak sampai 400 miliar, berarti kan selama 5 tahun itu harusnya sudah bisa tertangani,” katanya.

Muda-Jakius menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kabupaten dan kota, bukan hanya berjalan sendiri atau bersikap top-down. Mereka berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui kebijakan yang berbasis kebutuhan rakyat.

Sumber: