PJ Gubernur Harisson Pro Presiden IKN, Acui Simanjaya: Terima Kasih Dukung Ganjar

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Di lansir dari Kompas.com KPU sedang menyelidiki peryataan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang meminta Masyarakat untuk mendukung presiden yang pro terhadap pembangunan IKN (Indonesia Kota Nusantara) “Sebagai Salah satu daerah penyangga IKN, tentu Kalbar akan menerima dampak besar, terutama terhadap percepatan Pembangunan infrastruktur”, kata horisson dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024)

Dari sudut pandang hukum administrasi pemerintahan, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas (Pasal 2 huruf f).

BACA JUGA:Ganjar Pranowo Melakukan Diskusi dengan Para Mahasiswa di Pontianak, Harapannya Bisa Membawa Gagasan Segar

Peryataan PJ Gubernur langsung direspon oleh politisi senior PDIP Andreas Acui Simanjaya, Beliau sendiri menanggapi pernyataan dari PJ Gubernur. “Mungkin pak Horisson dukung pak ganjar, kalau dari kalimatnya, Cuma beliau tidak bisa kampanye karena beliau ini penjabat negara (ASN). Kita berterima kasih karena telah menyiratkan sebuah arti” Ungkap Pak Acoi Dalam wawancara disway di warkop Rahayu, Jumat (02/02/2024). Tanggapan ini melengkapi pernyataan Pak Harisson yang memang terbatas oleh Jabatan untuk mengkampanyekan Ganjar.

Andreas Acui Simanjaya, seorang politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kini telah tengah bertarung di arena sebagai Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor urut 4. Sebelumnya, beliau telah mengabdikan dirinya dalam beberapa jabatan di DPRD, menunjukkan dedikasi dan pengalaman yang kaya dalam pelayanan publik.

Dengan latar belakang yang kuat dalam urusan politik dan pengalaman yang telah teruji, Andreas Acui Simanjaya kini tengah berjuang untuk mewakili masyarakat di dapil Kota Pontianak. Komitmen dan visinya untuk kemajuan daerahnya menjadi landasan utama dalam perjuangannya.

BACA JUGA:PSI Mengajukan 2 Wanita Hebat untuk Mempromosikan Keadilan Hidup dan Lingkungan Melalui Kursi DPRD

Di sisi lain, pernyataan PJ Gubernur Kalimantan Barat juga menyebabkan mahasiswa yang tergabung Dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak PJ Gubernur untuk turun dari jabatannya.

Peryataan kontroversial tersebut diduga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa akan potensi pengaruh politik yang bias dari pejabat tinggi negara terhadap proses demokrasi. Gerakan ini menegaskan bahwa sikap netralitas harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik, terutama mereka yang menduduki posisi strategis seperti PJ Gubernur.

GMNI pun memberikan sikap tegas akan peryataan tersebut diantaranya ialah:

1. Menuntut PJ Gubernur untuk mundur dari kursi jabatan tanpa ada pengeculian

2. Menuntut Pj Gubernur mengklarifikasi/konferensi pers secara terbuka kepada seluruh Masyarakat Kalimantan barat

3. Menuntut PJ Gubernur untuk meminta maaf terhadap Masyarakat Kalimantan barat

4. DPD GMNI Kalimantan barat sepakat melakukan Tindakan tegas maupun DEMONSTRASI jika tuntutan tidak terpenuhi.

GMNI menegaskan bahwa mahasiswa sebagai peran perubahan dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkritisi setiap tindakan yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Sumber: disway kalbar