Rentcar MaC
Mau iklan?

Heboh! Timnas AMIN Terkejut Mendengar Pernyataan Jokowi Tentang Hak Presiden Berkampanye dan Memihak

Heboh! Timnas AMIN Terkejut Mendengar Pernyataan Jokowi Tentang Hak Presiden Berkampanye dan Memihak

Sudirman Said, co-captain Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, berbicara ketika dijumpai di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada hari Rabu, 24 Januari 2024.--

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengungkapkan kekagetan mereka terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang presiden boleh ikut berkampanye dan memihak calon tertentu dalam Pilpres 2024.

BACA JUGA:Gibran Rakabuming Raka Mendapat Dukungan Penuh dari Pekerja Sritex di Pemilu 2024

Pernyataan ini disampaikan oleh Co-captain Timnas Amin, Sudirman Said, di Rumah Perubahan Timnas Amin, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Januari 2024.

Sudirman Said menegaskan pentingnya netralitas ASN, mengingat mereka memiliki kewenangan publik untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Ia menyatakan kekhawatirannya jika kewenangan publik tersebut digunakan untuk mendukung pihak tertentu, sehingga seluruh aparat negara diminta untuk tetap netral.

BACA JUGA:Dukungan Meledak! Prabowo-Gibran Dipastikan Menang Pilpres dalam Satu Putaran dengan Energi Penuh dari Relawan

Mantan Menteri ESDM tersebut melihat kesulitan jika Jokowi berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara, mengingat kompleksitas tugas seorang presiden yang melekat pada fasilitas negara.

Meskipun Jokowi menyatakan bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan dalam kampanye, Sudirman Said merasa sulit untuk menerapkannya secara teknis.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden memiliki hak untuk ikut berkampanye dan memihak, namun dengan tegas menegaskan larangan menggunakan fasilitas negara dalam proses kampanye.

BACA JUGA:Debat Ketiga Capres 2024: Anies Baswedan vs Prabowo Subianto - Sindiran Tegas Mengenai Menhan dan TNI

Meskipun memahami hak demokrasi, Timnas Amin dan Sudirman Said menyuarakan kekhawatiran terkait aspek teknis pelaksanaan larangan penggunaan fasilitas negara dalam konteks kampanye presiden.

Meski Jokowi menekankan hak berpolitik bagi pejabat negara, termasuk presiden dan menteri, ia juga menyatakan akan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye.

BACA JUGA:Megawati: TNI dan Polri Harus Melindungi, Bukan Melibatkan Diri dalam Kekerasan

Pernyataan ini menciptakan diskusi lebih lanjut mengenai keterlibatan presiden dalam konteks politik dan kampanye.(*)

Sumber: