Pemkot Siapkan 4,5 Hektare Lahan Bangun Sekolah Rakyat

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) PONTIANAK telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare di Kecamatan PONTIANAK Utara untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Wali Kota PONTIANAK Edi Rusdi Kamtono, menyatakan dukungan penuh terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota PONTIANAK.

“Program Sekolah Rakyat adalah langkah visioner yang sangat relevan dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pontianak untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia,” ujar Edi, Rabu 9 April 2025.

Ia menegaskan Pemkot Pontianak siap mendukung program tersebut dari sisi regulasi, penyediaan lahan, hingga kolaborasi lintas sektor.

“Kami percaya dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan Indonesia yang unggul dan berdaya,” tambahnya.

BACA JUGA:Selama Lebaran Volume Sampah di Kota Pontianak Meningkat Drastis

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan sekolah ini dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar.

“Tetapi juga akan menyediakan asrama bagi siswa yang membutuhkan tempat tinggal,” jelas Trisnawati.

Ia menyebut, lokasi pembangunan telah ditetapkan dan proposal sudah diajukan ke Kementerian Sosial. Saat ini, pihaknya hanya menunggu survei dari pemerintah pusat.

“Lahan seluas 4,5 hektare sudah kami siapkan. Di atasnya akan dibangun ruang kelas dan asrama. Proposal sudah kami kirimkan ke Kementerian Sosial, tinggal menunggu survei dari pusat,” ujarnya.

BACA JUGA:PHBI Pontianak Siapkan Lapangan Salat Id di Depan Kantor Wali Kota

Trisnawati—yang akrab disapa Tina—menambahkan, teknis pelaksanaan, termasuk kriteria siswa yang dapat bersekolah di Sekolah Rakyat, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Petunjuk teknisnya masih kami tunggu, termasuk persyaratan siswa yang akan diterima,” katanya.

Terkait jenjang pendidikan, ia menjelaskan bahwa hal tersebut juga masih dalam tahap pembahasan dan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Sumber: