Minta Kepastian Hukum Kasus KDRT Menimpa Jonathan, Komnas HAM Surati Polda Kalbar

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, MELAWI - Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita mendesak dan menyurati Polda Kalbar terkait perkara dugaan  kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Jonathan yang terjadi  pada 22 Agustus 2023 lalu. 

Nelly Yusnita mengatakan kasus ini sekarang sedang ditangani Polda dan masih menunggu informasi tindak lanjut penanganan yang dilakukan agar ada kepastian hukum atas proses hukum yang berjalan.

"Kami telah bersurat dan masih menunggu informasi tindak lanjut penanganan yang dilakukan agar ada kepastian hukum atas proses hukum yang  berjalan," ungkapnya. 

"Surat yang kami sampaikan ke Polda menindaklanjuti laporan pengadu. Inti aduan pengadu ke Komnas HAM terkait dengan keadilan dan kepastian atas proses hukum," imbuhnya, saat dihubungi via pesan WhatsApp, pada Jumat 14 Februari 2025.

BACA JUGA:LBH DSK Melawi Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Dugaan Penganiayaan Oknum Guru Terhadap Siswa di Bawah Umur

Terpisah, Penyidik Polda Kalbar, IPTU Yogi Prayitno saat di konfirmasi menegaskan bahwa hasil penyidikan Edy Hartono alias Asang sudah sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

"Alasan tidak ditahan oleh Polda Kalbar  karena selama ini tersangka bersikap kooperatif, namun demikian Edy Hartono alias Asang sudah kita ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan barang bukti," tegasnya.

IPTU Yogi Prayitno juga mengatakan bahwa perbaikan berkas perkara juga sudah diserahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. 

"Untuk penahanan tersangka nanti biar jaksa yang menentukan ditahan atau tidaknya setelah dilakukan penelitian berkas oleh kejaksaan," pungkasnya.

BACA JUGA:Gugatan Kluisen-Iif Ditolak MK, Khairul Atma Ucapkan Terima Kasih Atas Doa Masyarakat Melawi

Sementara itu, Jonathan korban KDRT terus berupaya mencari keadilan agar kasusnya segera ditangani. Berbagai langkah dan upaya dilakukan dengan menyurati Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dan Komisi III DPR RI. 

Dalam surat yang ditujukan kepada dua Lembaga tersebut Jonathan meminta pengawalan dalam kasus tersebut yang dinilai sangat lamban dalam prosesnya dan aparat kepolisian juga di nilai kurang netral di awal kasus ini dilaporkan di Polres Melawi. Jonathan berharap kasus tersebut agar segera di sidangkan mengingat kejadian tersebut hendak menginjak 2 tahun.

“Upaya ini saya lakukan agar kasus ini cepat diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan. Saya berharap APH tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Saya hanya minta keadilan dalam kasus  ini. Apalagi pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan saya harap pihak aparat penegak hukum tidak memperlambat kasus saya ini,” ungkapnya.

Disampaikan Jonathan bahwa pertama kasus yang menimpanya ini pernah dilaporkan ke Polres Melawi namun penanganannya lambat dan terkesan diulur-ulur. Sehingga kasusnya dilimpahkan ke Polda Kalbar. 

Sumber: disway kalbar