Minta Kepastian Hukum Kasus KDRT Menimpa Jonathan, Komnas HAM Surati Polda Kalbar

BACA JUGA:Menyikapi Minyak Pertalite Tembus Rp20 Ribu di Melawi, Anggota DPRD Kalbar Desak Pertamina Turun Tangan

“Meskipun kasus saya ini sudah dilimpahkan ke Polda Kalbar hanya mengulur-ulur waktu saja. Padahal sudah dilakukan gelar perkara dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih saja lamban prosesnya dan terkesan aparat takut mengambil tindakan kepada tersangka. Apakah kasus saya harus viral dulu baru tersangka di proses secara hukum,” ujarnya. 

Jonathan juga menambahkan bahwa pada 28 Juni 2023 pelaku juga pernah mendatangi kantornya bersama sejumlah oknum anggota Polisi untuk mengambil secara paksa uang milik Perusahaan dan menggeledah kantor tanpa adanya surat perintah. 

“Kasus tersebut sudah saya laporkan, dan dilakukan sidang komisi etik Polri namun hingga kini saya tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada oknum tersebut,” terangnya. 

Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arainta saat di konfirmasi terkait perkara KDRT yang menimpa Jonathan mengatakan belum terkonfirmasi dengan Jaksa Penuntut Umum apakah kelengkapan berkas perbaikan sudah diterima atau belum. 

BACA JUGA:Tanggapi Seruan Aksi KAMAKSI dan KORTAK, Khairul Atma: Melawi Baik-baik Saja, Jangan Bikin Narasi Menyesatkan

“Saya masih di Polda menghadiri kunjungan kerja Komisi III DPR RI,” pungkasnya.

Sumber: disway kalbar