Backlink
Rentcar MaC

Menyikapi Minyak Pertalite Tembus Rp20 Ribu di Melawi, Anggota DPRD Kalbar Desak Pertamina Turun Tangan

Menyikapi Minyak Pertalite Tembus Rp20 Ribu di Melawi, Anggota DPRD Kalbar Desak Pertamina Turun Tangan

Rapat yang digelar pada Jumat, 31 Januari 2025, perwakilan Pertamina dan DPC Hiswana Migas Provinsi Kalbar menyatakan bahwa pasokan BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar di Kabupaten Melawi.-Dok. Istimewa-

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - MELAWI - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Ritaudin dari dapil Melawi-Sintang-Kapuas Hulu, menyatakan kekesalan dan keprihatinannya atas harga minyak subsidi jenis pertalite yang dijual di tingkat pengecer mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter di Kabupaten Melawi.

Kondisi ini telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dan memberikan dampak negatif pada masyarakat setempat.

Ritaudin mengungkapkan bahwa ada situasi khusus di Melawi, khususnya di beberapa kecamatan di Tanah Pinoh, di mana harga pertalite subsidi di tingkat pengecer sudah menembus Rp20.000 per liter,

meskipun sebelumnya sudah dianggap mahal pada kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalbar melalui Komisi IV merespons keluhan masyarakat ini.

Sebagai wakil rakyat asli Melawi, Ritaudin mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab melonjaknya harga pertalite subsidi di tingkat pengecer di Kabupaten Melawi. Politisi dari PAN ini mendesak PERTAMINA untuk melakukan inspeksi ketat di lapangan, mencurigai kemungkinan adanya permainan oleh oknum di SPBU setempat.

Ritaudin juga menyoroti bahwa saat ini pembelian minyak subsidi pertalite memerlukan barcode, namun di wilayah pedalaman seperti Melawi, jaringan internet menjadi kendala, sehingga tidak semua SPBU dapat mengimplementasikan sistem tersebut dengan mudah.

Pada rapat yang digelar pada Jumat, 31 Januari 2025, perwakilan Pertamina dan DPC Hiswana Migas Provinsi Kalbar menyatakan bahwa pasokan BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar di Kabupaten Melawi sebenarnya aman berdasarkan kuota yang diberikan kepada SPBU,

APMS, dan SPBU3T, meskipun ada indikasi kecurangan di beberapa tempat. Menanggapi hal ini, Komisi IV DPRD Kalbar berencana melakukan inspeksi langsung untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut,

serta menangani masalah kelangkaan LPG 3 kg bagi masyarakat kurang mampu. Ritaudin juga menegaskan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap laporan atau aduan dari masyarakat terkait masalah-masalah tersebut. 

Sumber: harian disway kalbar