Backlink
Rentcar MaC

Demo Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat dan Cipayung di DPRD Kalbar, Soroti Kualitas Anggota DPR RI

Demo Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat dan Cipayung di DPRD Kalbar, Soroti Kualitas Anggota DPR RI

Aliansi mahasiswa Kalimantan Barat dan Cipayung saat menyampaikan aspirasi di ruang paripurna DPRD Kalimantan Barat-Pontianak Disway-dokumen istimewa

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat bersama kelompok mahasiswa Cipayung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat pada Rabu, 3 September 2025.

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang demonstrasi mahasiswa di Pontianak yang hampir setiap hari berlangsung selama sepekan terakhir. Mereka menuntut DPR RI bertanggung jawab atas ketegangan sosial yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah di Indonesia.

BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat dan Cipayung Gelar Aksi di DPRD Kalbar, Tuntut Tanggung Jawab Isu Sosial

Aksi Mahasiswa Berlangsung Kondusif

Pantauan Pontianak Disway, aksi sore itu berjalan relatif kondusif. Massa aksi disambut langsung oleh Ketua DPRD Kalbar Aloysius, didampingi jajarannya, Gubernur Kalbar Ria Norsan, aparat kepolisian, dan TNI.

Mahasiswa kemudian diterima untuk menyampaikan aspirasi melalui diskusi bersama. Meski sempat muncul ketegangan terkait lokasi dialog—massa menuntut agar diskusi digelar di ruang paripurna—setelah negosiasi akhirnya pertemuan berlangsung di ruang paripurna DPRD Kalbar.

BACA JUGA:Aksi Damai Aliansi Gerakan Singkawang Memanggil, Dialog Santun Warnai Unjuk Rasa di DPRD

Mahasiswa Sampaikan Tuntutan di Ruang Paripurna

Dalam forum tersebut, salah satu perwakilan aktivis mahasiswa menyampaikan kritik tajam terhadap DPR RI. Mereka menilai ketidakhadiran wakil rakyat yang diundang sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.

Menurut mahasiswa, kekecewaan itu tergambar jelas. 

"Kami sangat kecewa terhadap undangan DPR RI tapi tidak dihadiri saat ini," ujarnya.

Selain itu, mereka juga menyoroti kompetensi anggota dewan yang dinilai tidak memadai. 

Sumber: