Pontianak Dukung Sensus Ekonomi 2026, 428 Petugas Siap Turun Data Usaha

Senin 15-06-2026,12:16 WIB
Editor : Muhammad Zibi Alifiqri

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), seiring pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat pada Senin, 15 Juni 2026.

Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan data hasil sensus akan membantu pemerintah melihat gambaran riil perekonomian masyarakat.

BACA JUGA:Pontianak Dukung Sensus Ekonomi 2026, 428 Petugas Siap Turun Data Usaha

"Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah," ujarnya.

Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA:Dorong Perkembangan Kopi Pontianak, 64 Barista Ikuti Elsana Latte Art Competition 2026

Dalam pelaksanaan SE 2026, sebanyak 428 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang bertugas di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Vivi pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

BACA JUGA:Pemkot Pontianak Gelar Job Fit, Dua Jabatan Kepala OPD Segera Diisi

"Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat," paparnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menegaskan bahwa kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sebab, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang benar.

BACA JUGA:Novotel Pontianak Gelar Pink Escape, Ajak Perempuan Terapkan Gaya Hidup Sehat dan Komunitas Positif

"Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar," ujarnya usai resmi mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Harisson, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelaksanaan sensus sehingga mutu data yang dihasilkan harus dijaga secara optimal. Ia juga mengapresiasi kesiapan para petugas yang akan bertugas sebagai penjamin kualitas data.

Kategori :