Pontianak Catat Inflasi Year on Year Terendah se-Kalbar per Januari 2026
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat hadir dalam kegiatan High Level Meeting TPID Provinsi Kalbar-Prokopim Pontianak-dokumen istimewa
PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat koordinasi Pengendalian Inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan dan Idulfitri. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan ini diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-Kalbar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis, 5 Februari 2026.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antar instansi agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, khususnya di daerah perkotaan seperti Pontianak yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,74 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) Januari 2026 berada pada angka 0,07 persen dan inflasi year to date juga sebesar 0,07 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan inflasi terendah se-Kalbar.
BACA JUGA:Pontianak Catat Inflasi Year on Year Terendah se-Kalbar per Januari 2026
Bahasan bilang, meskipun tingkat inflasi masih berada dalam rentang target, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, terutama menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas tertentu, khususnya makanan, minuman, dan tembakau.
“Kami terus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah Kota Pontianak melalui TPID akan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Strategi 4K menjadi fokus utama kami. Mulai dari pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyebaran informasi harga secara berkala kepada masyarakat,” jelas Bahasan.
BACA JUGA:Produk Khas Pontianak Unjuk Gigi di INACRAFT 2026, Siap Tembus Pasar Asia Tenggara
Gubernur Kalbar Ria Norsan, dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalbar pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2026, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan.
“Pada tahun 2026 ini, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi oleh harga cabai rawit, bawang merah, serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar. Karena itu, kita berkumpul hari ini untuk mencari solusi agar inflasi tetap terkendali, stabilitas harga terjaga, dan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya dalam pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan di wilayah masing-masing.
Sumber: prokopim pontianak


