RSUD Sekadau
Pesan artikel
Backlink iklan

Dipangkas Rp397 Miliar, Bupati Kubu Raya Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Jalan

Dipangkas Rp397 Miliar, Bupati Kubu Raya Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Jalan

Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono di ruang kerja Bupati-prokopim_kuburaya-Facebook

PONTIANAKINFO.COM, KUBU RAYA - Di tengah guncangan fiskal dan pemangkasan transfer ke daerah yang mencapai ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan akan terus menjaga pelayanan publik. Keterbatasan fiskal justru dijadikan pemacu semangat untuk memperkuat kinerja dan kolaborasi lintas pemerintahan. Hal itu disampaikan Bupati Kubu Raya Sujiwo saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono di ruang kerja bupati pada Rabu, 7 Januari 2026.

Dalam pertemuan, Sujiwo mengungkapkan berdasarkan paparan Kepala Kanwil DJPb, bahwa capaian serapan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 merupakan yang tertinggi tidak saja di Provinsi Kalimantan Barat tapi juga di regional Kalimantan. Meskipun ironisnya di tahun 2026 ini Kubu Raya justru menjadi daerah dengan pemotongan transfer ke daerah terbesar.

“Total pengurangan transfer ke daerah mencapai Rp334 miliar, ditambah pemotongan dana desa sehingga nilainya menjadi sekitar Rp397 miliar,” ungkap Sujiwo.

BACA JUGA:Dipangkas Rp397 Miliar, Bupati Kubu Raya Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Jalan

Meski menerima pemangkasan cukup besar, Sujiwo menilai kondisi fiskal Kubu Raya masih relatif kokoh. Dirinya pun meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran, walaupun kita mendapatkan pengurangan tertinggi di Kalimantan Barat hampir Rp400 miliar, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Program-program harus tetap berjalan,” tegasnya.

Sujiwo mengingatkan, kebijakan fiskal dari pemerintah pusat tidak boleh disikapi dengan sikap pesimis. Sebaliknya, menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Jawa Pos: Bupati Kubu Raya Tak Perlu Ragu Terbitkan Izin di Lahan Dahlan Iskan

“Ini justru menjadi trigger, menjadi ujian yang harus kita jawab bersama-sama. Walaupun dipangkas cukup besar, tidak akan mengganggu pelayanan publik dan semua program harus berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat Rahmat Mulyono menjelaskan kunjungannya ke Kabupaten Kubu Raya bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi, khususnya terkait percepatan dan kelancaran penyaluran transfer ke daerah serta pelaksanaan APBN.

“Kami akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

BACA JUGA:Pimpin Apel Gabungan, Sujiwo Minta Percepat Layanan Publik di Lingkungan Pemkab Kubu Raya

Rahmat menyatakan capaian fiskal Kubu Raya hingga saat ini merupakan yang terbaik di Kalimantan Barat bahkan di tingkat regional Kalimantan. Menurutnya, Bupati Kubu Raya sangat mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

“Pada 2026 ini kami berharap koordinasi, kerja sama, dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berjalan dengan baik. Dengan begitu, potensi kendala teknis dalam penyaluran bisa kita antisipasi sejak awal,” tutup Rahmat.

Sumber: prokopim kuburaya