Kritik Krisantus Kurniawan: Kebijakan Barcode Pertalite Dinilai Beratkan Rakyat

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kritik terhadap kebijakan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @krisantus_kurniawan, pada Sabtu, 9 Desember 2024.

Menurut Krisantus, kebijakan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Hari ini saya ingin mengisi BBM, dan ternyata untuk mengisi Pertalite harus menggunakan barcode. Saya sangat prihatin karena tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan menggunakan barcode,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa banyak rakyat yang tidak memiliki perangkat seperti smartphone atau pengetahuan untuk menggunakan barcode, apalagi yang berjuang untuk kebutuhan dasar sehari-hari.

"Bayangkan, orang yang ingin mengisi Pertalite harus memiliki barcode, sementara banyak dari mereka bahkan kesulitan membeli BBM jenis Pertamax," tambahnya.

BACA JUGA: Gubernur Terpilih, Ria Norsan Kirim Karangan Bunga dan Tumpeng untuk Sutarmidji

Krisantus meminta Pertamina untuk segera mengevaluasi kebijakan ini, yang menurutnya justru menyulitkan masyarakat. Ia menilai kebijakan ini tidak relevan dengan kondisi masyarakat Kalimantan Barat yang memiliki tingkat akses teknologi yang beragam.

“Saya meminta kepada Pertamina agar mengevaluasi kebijakan ini. Kebijakan seperti ini sangat tidak berpihak pada rakyat kecil.,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam membuat kebijakan terkait BBM. Menurutnya, akses terhadap bahan bakar harus dibuat lebih mudah tanpa hambatan administratif atau teknologi yang memberatkan.

“Pertamina harus memahami bahwa kebutuhan BBM adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai rakyat kecil yang sangat membutuhkan justru dipersulit dengan kebijakan seperti ini. Saya harap ke depannya Pertamina bisa lebih bijak dan menciptakan kebijakan yang membantu rakyat,” tutup Krisantus.

Pernyataan ini menarik perhatian publik, terutama di Kalimantan Barat, yang sebagian besar mendukung kritik terhadap kebijakan tersebut. Banyak masyarakat berharap agar Pertamina segera meninjau ulang penerapan kebijakan barcode untuk pembelian Pertalite.

Sumber: