Menjelang Pilkada, Pengurus Pusat GMKI Minta KPU dan Bawaslu Pastikan Hak Masyarakat Memilih Tanpa Tekanan

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Menjelang Pilkada serentak Kalimantan Barat, Noven Honarius mantan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta KPU dan Bawaslu untuk memastikan hak masyakat memilih tanpa tekanan, hal tersebut disampaikan Noven Honarius kepada awak media pada hari Sabtu 12 Oktober 2024, pukul 12:46 WIB.

Hal tersebut disampaikan oleh pemuda berkacamata ini setelah dia berkeliling wilayah Kalimantan Barat secara khusus di Kabupaten Sintang yang merupakan daerah asalnya dan sudah dia jelajahi kurang lebih 107 desa.

Noven sendiri menyampaikan keluhan masyakat hari ini mengenai Data Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di desa dan kelurahan masing-masing sementara banyak masyakat yang sudah tidak tinggal di kampung atau desa yang di maksud dengan alasan pekerjaan.

“Jadi setelah saya berkeliling kurang lebih 107 desa secara khusus kabupaten Sintang, saya menemukan banyak masyakat yang saya jumpai tidak terdaftar dalam Data Pemilih Tetap (DPT) di tempat mereka tinggal melainkan terdaftar di desa asal sementara mereka belum tentu bisa pulang kampung pada saat Pilkada artinya akan kehilangan hak suara” kata Noven.

BACA JUGA:Tahapan Kampanye Pilwako, Bawaslu Singkawang : Belum Ada Temuan Pelanggaran

Dia meminta agar hak masyakat untuk memilih di jamin secara langsung oleh pihak KPU dengan cara memastikan kebedaan masyakat di tingkatan desa melalui perpanjangan tangan KPU di Kecamatan dan desa, juga dilakukan pendataan jika tidak memungkinkan untuk memilih di daerah tersebut Noven meminta agar di tindak lanjuti C6 untuk pindah memilih di TPS terdekat.

“Saya minta KPU segera tangani hal ini dengan memastikan keberadaan masyakat yang tidak memungkinkan pulang segera konfirmasi dan pindahkan saja, urus C6 biar masyakat di manapun tetap saja bisa memilih di TPS terdekat dimanapun mereka berada”. Tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa dia menyampaikan secara pribadi agar hak masyakat untuk memilih pemimpinnya dapat di jamin, dan ini salah satu cara mengatasi money politik di tingkatan pemilih yang biasa berharap biaya pulang kampung dari calon Kepala Daerah.

BACA JUGA:Tim Kuasa Hukum Dadi-Malin Desak Pihak Kepolisian dan Bawaslu Berantas Akun Penyebaran Hoaks

“Hal ini saya minta secara pribadi sebagai masyakat dan rakyat mengingat operasional politik yang sudah tinggi dan akan menjadi alasan membangkitkan keinginan money politik di tingkatan masyakat sebagai pemilih dengan alasan operasional pulang kampung untuk memilih jadi harapan saya, hal ini dapat kita atasi sebagai masyakat yang saat ini peka terhadap perkembangan dan pemilih cerdas” tutupnya.

Sumber: