Backlink
Rentcar MaC

Lasarus Singgung Calon yang Klaim Hasil Kerja Orang Lain: Tanya Mbah Google Mana yang Nggak Beres

Lasarus Singgung Calon yang Klaim Hasil Kerja Orang Lain: Tanya Mbah Google Mana yang Nggak Beres

Lasarus menyinggung calon yang mengklaim hasil kerja orang lain.-Dok. Istimewa-

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Lasarus, menyoroti fenomena calon pemimpin yang suka mengklaim hasil kerja orang lain, terutama menjelang Pilkada, pada Jumat 11 Oktober 2024. Menurutnya, hal seperti ini sering muncul di musim kampanye.

Menjelang Pilkada para pasangan calon tentu mengunggulkan kemampuan, lebih-lebih inkamben yang tentunya akan mengunggulkan kinerjanya selama menjabat. Namun bukan berarti mengklaim hasil kerja orang lain demi kepentingan pribadi demi menggait hati masyarakat.

“Biasalah kalau sudah mau Pilkada, ya usaha dong. Yang bukan kerjaannya, lihat bagus, diakuin saja. Padahal, dia tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Kerjaannya sendiri saja tidak beres, malah mengaku-ngaku hasil kerja orang lain. Yang kerjanya sendiri tidak beres, tidak diakui. Coba tanya ke Mbah Google mana yang nggak beres,” ujarnya sambil tertawa saat diwawancarai usai membuka Rakercabsus PDI Perjuangan Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas di Hotel Swiss Bellin Singkawang, Kamis 10 Oktober kemarin.

 

BACA JUGA: Diterpa Isu Korupsi, Intip Segudang Prestasi Lasarus untuk Pembangunan Kalimantan Barat

Lasarus menambahkan bahwa pemimpin yang bertindak seperti itu menunjukkan ciri-ciri tidak jujur. Menurutnya, seorang pemimpin harus berani jujur dan transparan agar tidak membingungkan masyarakat.

"Maksud saya, jujur sajalah. Ini soal APBN dan APBD. Pemimpin seharusnya menjelaskan dari mana sumber dana pembangunan, apakah dari APBN atau APBD, baik provinsi maupun kabupaten. Masyarakat berhak tahu dan butuh penjelasan yang jelas," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk memberikan kejelasan agar masyarakat paham dan tidak tersesat dengan informasi yang simpang siur.

“Pemimpin itu harus bisa menjelaskan dengan benar, mana yang sumber dananya APBN, mana yang APBD provinsi, dan mana yang APBD kabupaten. Kalau semuanya dicampur aduk, masyarakat jadi bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi,” tutup Lasarus.

Sumber: suarapemredkalbar.com