Rentcar MaC
Mau iklan?

Rakyat Jelata Syamsul Jahidin Kritik Keras Bupati Melawi: Pengemis Keadilan vs Harimau Tidur

Rakyat Jelata Syamsul Jahidin Kritik Keras Bupati Melawi: Pengemis Keadilan vs Harimau Tidur

Pengacara Rakyat sekaligus Managing Partner ANF Law Firm, Syamsul Jahidin mengkritik keras reaksi Dadi Sunarya.-Istimewa-istimewa

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, MELAWI - Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa merasa geram soal semakin maraknya isu di media sosial yang menyangkut namanya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Melawi 2024.

Isu yang dimaksud Dadi adalah isu korupsi uang negara APBD yang menyeret namanya.

Dadi menyebut informasi yang beredar di media sosial tersebut merugikannya hingga menyerang nama baiknya.

Dadi menegaskan kalau tuduhan tersebut tidak benar dan mengarah ke fitnah.

Dadi kembali menegaskan akan melawan pihak yang memfitnahnya di media sosial.

“Siapapun yang menyerang pribadi saya akan saya lawan. Jangan memfitnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar,” kata Dadi saat menghadiri Festival Seni dan Budaya Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Melawi ke-2 di area Terminal Bus Antar Kota Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, pada Selasa 13 Agustus 2024 malam.

“Lihat nanti, mereka yang tumbang atau saya yang tumbang. Jangan bangunkan harimau yang sedang tidur. Pribadi saya diserang, berpolitik lah yang santun,” tegas Dadi.

BACA JUGA:Tangapan Praktisi Hukum Syamsul Jahidin soal Kematian Staf Puskesmas Ella Hilir, Sebelumnya Sempat dapat Ancam

Menanggapi reaksi Dadi Sunarya tersebut, Pengacara Rakyat sekaligus Managing Partner ANF Law Firm, Syamsul Jahidin mengkritik keras reaksi Dadi Sunarya.

Syamsul Jahidin menegaskan kalau seorang pejabat publik apalagi Bupati tidak boleh mengancam masyarakat.

"Pejabat publik harusnya tidak boleh mengancam masyarakat, karena dewasa ini adalah zaman Demokrasi yang dimana jika dilihat dari Kaca Mata Keadilan (Sense Justice) bahwa sebagai Social of Control terhadap Pejabat tersebut sebagai pemangku kepentingan," ujar Syamsul saat dihubungi, Kamis 15 Agustus 2024.

Lanjut Syamsul Jahidin menekankan soal Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. 

Ia meminta agar seorang pejabat publik mengetahui makna tersebut.

"Ketika seorang pejabat publik mengancam rakyat, maka patut diduga terdapat sesuatu atas kekhawatiran akan sesuatu. Sejatinya yang perlu diketahui oknum pejabat tersebut adalah Vox Vopuli Vox Dei atau 'Suara Rakyat' adalah 'Suara Tuhan'," lanjutnya.

Sumber: disway kalbar