Neneng: Aspirasi Mahasiswa Harus Didengar, DPRD Kalbar Siap Menyampaikan ke Pusat

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK – Aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa di Pontianak dalam dua hari terakhir mendapat tanggapan positif dari DPRD Kalimantan Barat. Pada Kamis, 28 Agustus 2025 kemarin, tiga Legislator yang menerima massa menilai aksi tersebut sebagai wujud kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa, sekaligus bentuk kritik konstruktif untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintah.

Pantauan Pontianak Disway di lapangan, ratusan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan. Mereka berkumpul di Taman Digulis, membawa spanduk berisi tuntutan, lalu dengan tertib melakukan long march menuju Gedung DPRD Kalbar. Suasana penuh semangat ini menjadi kelanjutan dari aksi sebelumnya yang sempat diwarnai ketegangan di depan gedung dewan.

Di tengah derasnya kritik tersebut, aspirasi mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh perwakilan DPRD Kalbar. Ada tiga legislator yang hadir menyambut massa, yakni Ketua Fraksi PAN Zulfydar Zaidar Mochtar, Anggota DPRD Kalbar Maskur, serta Neneng yang menjadi satu-satunya perempuan dalam forum penerimaan aspirasi.

Neneng senang bisa mendengarkan langsung suara mahasiswa. Ia menilai aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa sekaligus kritik konstruktif bagi pemerintah.

“Kami mendukung penyampaian aspirasi mahasiswa. Ini tentu akan kita sampaikan ke Ketua DPRD Kalbar dan diteruskan ke DPR RI,” tegas Legislator dapil Singkawang–Bengkayang itu.

Menurut Neneng, keberanian mahasiswa turun ke jalan dengan membawa aspirasi rakyat adalah energi positif yang harus dihargai. Ia menegaskan bahwa tugas DPRD adalah menyerap masukan masyarakat untuk diteruskan melalui jalur resmi. 

BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pontianak Gelar Aksi di DPRD Kalbar, Bawa 5 Tuntutan Baru

Dalam aksi kali ini, massa masih menyuarakan lima tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera dijawab pemerintah maupun DPR. Di antaranya: pencabutan tunjangan DPR RI yang dianggap melambung tinggi, pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi, peningkatan gaji guru dan dosen, penyelesaian persoalan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di Kalbar, serta penghentian sikap represif aparat yang dianggap menggerus demokrasi.

Sejumlah aktivis menyuarakan kritik keras kepada DPRD. Salah seorang orator menilai kenaikan fasilitas yang dinikmati dewan sangat kontras dengan kondisi rakyat.

“Tunjangan DPR, naik senaik-naiknya,” ujarnya lantang. 

Ia juga menyinggung soal pajak, infrastruktur, hingga pendidikan. 

“Tarif pajak melonjak, masyarakat Kalimantan Barat masih ada yang kesulitan. Jalan bolong dimana-mana, banyak anak kecil yang susah mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” tegasnya. 

Aktivis tersebut bahkan menuding praktik politik yang feodalistik. 

“Dewan udah kayak Dinasti, tumpang tindih turun temurun, tapi tidak ada tindak lanjut, tidak pernah ada perubahan,” tambahnya.

Sebagai legislator perempuan satu-satunya dalam forum itu, Neneng menekankan bahwa suara mahasiswa adalah bagian penting dalam demokrasi yang tidak boleh diabaikan.

Sumber: