Kasus Intimidasi Jurnalis Memanas: DB Tunjuk 7 Kuasa Hukum, Siap Tempuh Jalur Bareskrim hingga Komnas HAM

Salah satu dari tim kuasa hukum, Syamsul Jahidin, langsung angkat suara dan mengecam keras kejadian ini.

“Mereka pikir ini negara punya mereka apa?? Seenaknya berbuat, mentang-mentang dekat kekuasaan. Kasian masyarakat diperlakukan begini terus. Pokoknya saya akan bawa masalah ini ke Bareskrim, Komnas HAM, DPR RI, hingga ke Presiden,” tegas Syamsul.

Tak hanya itu, Syamsul juga menyoroti seriusnya isu kebocoran data dari institusi negara. Menurutnya, ini sangat berbahaya karena membuka celah abuse of power yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap aparat.

“Dan ini keterlaluan. Data resmi dari suatu institusi bisa sampai bocor begini. Kita harus lawan ini. Kebetulan sangat nyambung juga dengan gugatan saya sekarang di Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 18 ayat (1) UU Polri yang menyatakan bahwa polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Itu pasal yang berbahaya,” tambahnya.

BACA JUGA:Wartawan Diancam di Pontianak, LI BAPAN: “Harus Disikapi Serius”

Situasi yang awalnya hanya dianggap sebagai konflik biasa kini berubah menjadi konflik serius yang menyentuh akar masalah perlindungan jurnalis, kebocoran data institusional, dan relasi kuasa dalam penegakan hukum. Sorotan pun makin tajam mengarah ke institusi kepolisian dan pihak-pihak yang sebelumnya disebut dalam pertemuan intimidatif.

Sementara itu, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini, termasuk pihak AS maupun yang diduga sebagai fasilitator pertemuan.

DB dan tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sebelum persoalan ini mendapat kejelasan dan pertanggungjawaban. Kasus ini tak lagi berdiri sebagai perkara pribadi, tapi menyentuh nilai fundamental: hak atas rasa aman, hak atas data pribadi, dan kemerdekaan pers di negeri demokrasi.

Sumber: