Viral Hina Guru, TikToker Rizky Kabah Dilaporkan PGRI Kalbar, Berikut Kronologi Lengkapnya!

Ilustrasi Rizky Kabah saat dilaporkan oleh pihak PGRI Kalimantan Barat-Pontianak Disway-dokumen istimewa
Tindakan Iky Kabah berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik atau ujaran kebencian menurut hukum Indonesia. PGRI Kalbar dalam laporannya menuding Iky telah mencemarkan nama baik profesi guru dengan tuduhan tanpa dasar. Ada beberapa pasal yang mungkin dikenakan dalam kasus ini:
• Pasal 310 ayat (1) KUHP – mengatur pencemaran nama baik perorangan. Bunyi pasal ini: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum,” dapat dipidana penjara maksimal 9 bulan atau denda. Meskipun Iky tidak menyebut nama individu guru tertentu, pernyataannya ditujukan ke seluruh guru sehingga dianggap menyerang kehormatan kelompok orang yang berprofesi guru. Dalam praktik, pasal pencemaran bisa diterapkan jika ada perwakilan kelompok (dalam hal ini PGRI) yang melapor atas nama anggotanya.
• Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – mengatur penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ancaman hukuman di pasal ini lebih berat, yakni penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Konten TikTok Iky yang diunggah ke internet dapat dikenai pasal ini, mengingat pernyataan menghina tersebut didistribusikan secara elektronik dan dilihat publik luas.
Menurut pakar, kedua pasal di atas bisa menjerat Iky Kabah. “Konten tersebut dapat masuk ranah hukum lantaran berisi tuduhan tanpa bukti jelas,” tegas Heru, guru yang turut mengomentari kasus ini di TikTok. Sementara itu, pengamat hukum menilai kasus Iky menjadi contoh bahwa kebebasan berpendapat di media sosial ada batasnya. “Kebebasan bereskpresi tidak boleh digunakan untuk menyerang kehormatan pihak lain,” ujar seorang ahli, seraya mendukung proses hukum agar menimbulkan efek jera. Di sisi lain, ada juga yang mengingatkan perlunya proporsionalitas: bila Iky memiliki keluhan valid terhadap oknum guru, sebaiknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat, bukan dengan menyebar ujaran kebencian secara general.
Perlu dicatat, laporan PGRI Kalbar menggunakan pasal pencemaran nama baik KUHP (Pasal 310). Pasal 310 KUHP bersifat delik aduan, artinya proses hukum berjalan karena ada pihak yang melapor. Dalam hal ini, PGRI mewakili para guru sebagai pihak yang merasa dirugikan. Polisi akan mendalami apakah unsur delik terpenuhi, termasuk niat menyerang kehormatan dan menyebarkan tuduhan yang tidak benar. Apabila kasus berlanjut hingga persidangan dan Iky terbukti bersalah, hukuman penjara bisa saja dijatuhkan, terutama dengan adanya UU ITE yang ancamannya di atas 5 tahun (threshold penahanan). Pakar hukum mengingatkan bahwa vonis pidana untuk kasus serupa umumnya bervariasi: bisa penjara, denda, atau hukuman percobaan, tergantung pertimbangan hakim. Namun, proses hukum itu sendiri sudah menjadi sinyal bahwa perbuatan Iky dianggap serius.
Dampak Sosial
Kasus Iky Kabah menimbulkan gejolak sosial khususnya di kalangan pendidik. Para guru, baik di Kalimantan Barat maupun daerah lain, mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka. Mereka merasa martabat profesinya telah dilecehkan di depan publik. PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia secara resmi menyuarakan kemarahan tersebut melalui langkah hukum. “Unggahan Rizky (Iky) telah mencemarkan nama baik profesi guru dengan tuduhan yang tidak berdasar,” ujar Masturah, Wakil Ketua PGRI Kalbar. Ia menegaskan PGRI bertanggung jawab atas suara para guru yang tersakiti oleh ucapan Iky. Langkah hukum ini didukung banyak guru yang berharap kasus diselesaikan hingga tuntas. “Tolong tetap lanjutkan proses hukum, jangan sampai hal seperti ini dibiarkan,” tulis seorang netizen yang mengaku guru, dalam komentar di media sosial.
Di luar jalur hukum, para guru juga melakukan perlawanan moral di media sosial. Banyak guru dan pemerhati pendidikan membuat konten tandingan yang mendidik, menjelaskan bahwa tuduhan Iky tidak benar. Mereka memaparkan fakta bahwa tidak semua guru melakukan pungutan liar, dan banyak guru berprestasi yang justru berkorban demi siswa. Beberapa mantan murid juga angkat suara, berbagi pengalaman positif mereka dengan guru untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tokoh pendidikan lokal, seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah di Pontianak, menyayangkan pernyataan Iky yang dianggapnya lahir dari generalisasi berlebihan. “Kalau ada oknum, jangan digeneralisir. Kasihan guru-guru lain yang bekerja dengan hati,” ungkap seorang pengawas sekolah yang enggan disebut nama.
Reaksi tidak hanya datang dari pihak guru. Masyarakat umum pun ramai-ramai berkomentar. Banyak orang tua murid menyatakan dukungannya pada para guru, sambil mengecam tindakan Iky. Bagi mereka, konten Iky dikhawatirkan bisa merusak pandangan anak-anak terhadap gurunya di sekolah. “Efek video kamu luar biasa dahsyat bagi anak-anak… menyakiti hati kami,” tulis seorang netizen, khawatir anak didik jadi kurang hormat pada guru. Namun ada pula yang mencoba lebih obyektif, dengan mengatakan bahwa kasus ini harus jadi evaluasi bagi dunia pendidikan. Jika benar Iky memiliki pengalaman buruk dengan oknum guru, institusi pendidikan perlu introspeksi agar kejadian serupa (guru melakukan kekerasan atau pungutan) tidak terjadi lagi. Beberapa tokoh masyarakat menekankan pentingnya penyelesaian dua sisi: Iky harus bertanggung jawab atas ucapannya, tapi keluhan Iky soal dugaan penyimpangan di sekolah juga patut didengar jika beralasan.
Secara sosial, kasus Iky Kabah telah memperkuat solidaritas antar guru. Di berbagai forum dan grup WhatsApp guru, mereka saling menguatkan dan berbagi perkembangan kasus. Tagar seperti #GuruBermartabat bermunculan untuk membela kehormatan guru. Bagi para pendidik, ini bukan sekadar tentang seorang TikToker, melainkan tentang harga diri profesi guru. Sementara itu, sebagian masyarakat melihat kasus ini sebagai pengingat bahwa kritik terhadap institusi pendidikan harus disampaikan dengan cara yang santun dan berbasis data, bukan dengan ujaran kebencian.
BACA JUGA:Playing Victim! Rizky Kabah Minta Maaf Tapi Malah Salahkan Guru, #justiceforiky?
Respons Iky Kabah
Setelah beberapa hari diam diterpa kontroversi, Iky Kabah akhirnya memberikan respon resmi melalui sebuah video klarifikasi. Video tersebut diunggah di Instagram Iky pada akhir Februari 2025, tak lama setelah dirinya dilaporkan ke polisi. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, Iky menyampaikan permintaan maaf, namun juga memberikan pembelaan diri yang mengundang polemik baru.
Sumber: