Tumpang Tindih, Pemilik Lahan Laporkan Eks BPN Kubu Raya Ke Polda Kalbar

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, KUBU RAYA - Warga Kecamatan Sungai Raya, Aina selaku pemilik lahan seluas meter persegi di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Kubu Raya, laporkan ER mantan oknum Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kubu Raya Ke Polda Kalbar.

Aina yang merupakan seorang pemilik lahan seluas 300 Meter persegi melaporkan ER yang merupakan mantan oknum kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kubu Raya ke Polda Kalbar.

Laporan ini dibuat atas dasar lahan miliknya tersebut mengalami perubahan status yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Aina menjadi Sertifikat Hasil Ajudikasi (SHA) serta kemudian berubah kepemilikan tanpa sepengetahuan pemilik sah sebelumnya (Aina).

Setelah perubahan status, mengacu kepada SHA, kemudian lahan tersebut dibangun sebuah Rumah Toko (Ruko) tanpa seizin pemilik lahan sah dan tidak melewati proses yang semestinya. Lahan tersebut berlokasi di jalan Arteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

BACA JUGA:Polisi Selidiki Kasus Dugaan Tabrak Lari di Desa Subah Kubu Raya

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Bayu Suseno, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp mengatakan, jika laporan tersebut sudah ada maka dapat dipastikan saat ini prosesnya masih berjalan.

"Kalau sudah dibuat Laporan Polisi yah proses penyelidikan masih berjalan," Kata Kabid Humas Polda Kalbar pada Kamis, 27 Februari 2025.

Sementara itu, Aina melalui Kuasa Hukumnya, Edward L Tambunan menceritakan bagaimana permasalahan ini dapat terjadi sehingga pihaknya membuat laporan polisi kepada Polda Kalbar.

"Pada tahun 2023, klien saya berencana ingin menjual tanah miliknya itu, kemudian dilakukanlah validasi kelapangan, pada saat itu tidak ditemukanya sama sekali permasalahan tumpang tindih dan semua kelengkapan berkas sudah diserahkan kepada pihak Notaris, namun disaat yang bersamaan, ER yang merupakan oknum kepada BPN Kubu Raya bersama salah seorang berinisal AS, tanpa sepengetahuan dan izin klien saya melakukan pengukuran SHA atas nama AS diatas tanah klien saya," ungkap Kuasa Hukum tersebut.

BACA JUGA:Bawa Kabur Ponsel Korban Senilai Rp4,5 Juta, Residivis Pencurian di Kubu Raya Diringkus Polisi

Padahal, lanjut Edward, pada tahun 2013 SHM atas nama AS tersebut sudah dibatalkan karena telah menyalahi ketentuan hukum dan berada di Fasilitas Umum (Fasum).

"Karena diterbitkanya melalui proyek Ajudikasi,yang dimana tanah bekas konsolidasi tersebut merupakan jalan Arteri Supadio tidak ada dalam proyek Ajudikasi dan tidak mungkin bisa masuk dalam proyek ajudikasi, mengapa demikian karena ini jelas menyalahi ketentuan hikum dan berada di Fasum," terangnya.

"Ditahun yang sama, tahun 2013 kemudian BPN Kubu Raya mengeluarkan status SHM kepemilikan Aina bahwa benar tidak berpengaruh dengan adanya konsolidasi tanah dalam proyek pembanunan Jalan Arteri Supadio dan tetap diposisi yang sama, namun pada tahun 2024 lalu, AR kemudian memindahkan SHA diatas tanah klien saya, atas pemindahan tersebut kemudian AS membangun sebuah Ruko," jelasnya.

Edward kemudian menegaskan bahwa permasalahan ini seharusnya tidak terjadi karena hukum sudah jelas mengatakan bahwa tidak ada proses permohonan SHA diatas tanah Konsolidasi serta wilayah tersebut bukan zona permohanan SHA.

Sumber: