Backlink
Rentcar MaC

Marak Anak Bawah Umur Dugem di Pontianak, DPRD Siap Awasi dan Tegaskan Sanksi

Marak Anak Bawah Umur Dugem di Pontianak, DPRD Siap Awasi dan Tegaskan Sanksi

Yandi selaku Anggota DPRD kota pontianak ikut memberi tanggapan tentang maraknya anak dibawah umur ke club malam-dok. pontianakinfodisway-dok. pontianakinfodisway

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Kota Pontianak kembali menjadi sorotan, khususnya di kawasan Gajahmada, dengan fenomena anak di bawah umur yang bebas mengunjungi tempat hiburan malam. Salah seorang remaja berusia 18 tahun, yang identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan alasannya sering mengunjungi club malam.

“Seru saja, lagunya asyik, budget-nya juga tidak terlalu mahal. Selain itu, banyak teman yang sering nongkrong di sana,” ujarnya saat diwawancarai Pontianak Disway.

Fenomena ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Pontianak. Yandi yang salah seorang anggota DPRD, menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat.

“Anak-anak di bawah umur harus diperiksa dan dicegah masuk ke tempat hiburan malam. Peran orang tua sangat penting untuk memastikan anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Jika pihak hiburan malam tetap mengizinkan anak di bawah umur masuk, sanksi tegas akan diberikan. Kami akan memperketat pengawasan dari berbagai sektor,” tegas Yandi.

BACA JUGA:Marak Calo Hotel di Pontianak Jelang Tahun Baru 2025, Hotel Dirugikan dan Wisatawan Kesulitan Dapatkan Kamar

KPAD Desak Regulasi Lebih Tegas

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak juga memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Sejak 2023, KPAD telah mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait jam malam bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Tujuannya adalah untuk menekan aktivitas anak di luar rumah pada malam hari, terutama di tempat publik dan hiburan malam.

“Kejadian ini membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Orang tua perlu lebih aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka,” ujar Lia, anggota KPAD Pontianak.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjadikan Pontianak sebagai kota layak anak. Menurutnya, masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja dan membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan.

BACA JUGA:Lima Hari Pencarian, Ibu yang Berusaha Selamatkan Anak Ditemukan Meninggal di Sungai Kapuas

Aturan Perda dan Potensi Sanksi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, terdapat sejumlah aturan yang secara langsung terkait dengan fenomena ini. Pada Pasal 7 ayat 3, yang berbunyi setiap orang/badan dilarang menjual minuman beralkohol kepada tercantum poin B disebutkan bahwa konsumen yang belum berusia 21 tahun. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp50 juta.

Yandi mengingatkan bahwa aturan ini harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha hiburan malam di Pontianak.

“Jika masih ada pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum,” katanya.

BACA JUGA:Polsek Pontianak Selatan Berhasil Amankan Dua Pelaku Percobaan Pencurian di Tanjung Pura

Hak Jawab untuk Club Malam

Untuk menyeimbangkan pemberitaan, Redaksi Pontianak Disway telah mencoba menghubungi salah satu club malam di Pontianak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan. Redaksi tetap membuka ruang bagi mereka yang ingin menggunakan hak jawab atas pemberitaan ini.

Pentingnya Peran Orang Tua dan Masyarakat

Masalah anak di bawah umur yang bebas masuk ke tempat hiburan malam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola usaha, tetapi juga masyarakat luas. Orang tua diharapkan dapat lebih proaktif dalam menjaga dan mengawasi aktivitas anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk peduli dan aktif melaporkan jika melihat pelanggaran terkait anak di bawah umur di tempat hiburan malam.

Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani isu perlindungan anak. Tanpa kerja sama semua pihak, cita-cita menjadikan Pontianak sebagai kota layak anak hanya akan menjadi wacana belaka.

Sumber: