Surat pernyataan. Pemegang saham menandatangani surat pernyataan mengenai penambahan modal, pernyataan alamat PT PMA yang benar, dan lain-lain
Mengumpulkan dokumen-dokumen ini terlebih dahulu dapat mempercepat proses pendaftaran secara signifikan.
6. Mendaftarkan Nama Bisnis Anda
Di Indonesia, semua pelaku usaha harus mendaftarkan namanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Nama yang Anda pilih harus memenuhi persyaratan berikut:
Itu harus unik dan belum pernah digunakan.
Ini harus mematuhi konvensi penamaan Indonesia.
Setelah disetujui, Anda dapat melanjutkan dengan mendaftarkan bisnis Anda di Indonesia.
7. Menyusun Anggaran Dasar dan Mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“MOLHR”)
Apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, maka proses selanjutnya adalah penyusunan Anggaran Dasar (“AOA”). Garis besar AOA antara lain mengenai maksud dan tujuan usaha, tempat kedudukan PT PMA, permodalan, pembagian dividen, hak suara, dan lain-lain.
Jika Anda mempunyai mitra bisnis dalam mendirikan PT PMA, penting untuk memahami dengan benar cara penulisan AOA karena akan menjadi dasar aturan bagi semua pihak. Jika kemitraan memerlukan perubahan terhadap ketentuan standar AOA, hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Perusahaan Indonesia. Misalnya pemegang saham mayoritas ingin berhak mencalonkan direktur, dll. Jika tidak ada perubahan, Anda dapat menggunakan ketentuan standar AOA yang telah disusun dan selaras dengan UUPT Indonesia.
Jika AOA sudah ditetapkan, Anda dapat mengajukan permohonan ke Kemenkumham untuk mendapatkan persetujuan pendirian PT PMA. Jika disetujui, berarti perusahaan Anda sudah sah berdiri di Indonesia.
8. Lisensi dan Izin: Langkah Selanjutnya
Mendapatkan lisensi dan izin adalah langkah penting dalam membangun bisnis Anda. Izin utama meliputi:
Izin Operasional (OSS-RBA): Semua pelaku usaha harus mendaftar melalui sistem Online Single Submission Indonesia.
Lisensi Khusus Sektor: Misalnya, restoran memerlukan izin kebersihan, dan spa memerlukan sertifikasi tambahan.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Memiliki konsultan yang menangani proses ini dapat memastikan semua persyaratan dipenuhi dengan benar dan efisien.
9. Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha Milik Asing
Bisnis milik asing di Bali tunduk pada sistem pajak perusahaan di Indonesia. Ini termasuk:
Tarif pajak perusahaan standar sebesar 22% dari 50% keuntungan.