PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia akan digelar pada Minggu, 20 Oktober 2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pelantikan ini akan menandai dimulainya masa pemerintahan lima tahun Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momen bersejarah ini diharapkan akan membuka babak baru dalam perjalanan politik Indonesia, dengan berbagai agenda kebijakan baru yang siap dijalankan.
Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, dikabarkan akan ada perubahan besar dalam struktur kabinet. Menurut informasi yang dilansir CNBC Indonesia, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian atau lembaga menjadi 44, naik dari 34 kementerian yang ada saat ini. Bocoran ini diungkapkan oleh Ketua MPR RI dan Politikus Senior Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang menyebut bahwa perubahan tersebut didengarnya melalui obrolan "warung kopi".
Saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Turnamen Bulu Tangkis DPR dan MPR di GOR Kompleks Parlemen, Jakarta, Bamsoet juga menyapa sejumlah politikus, termasuk Nusron Wahid dari Partai Golkar dan Viva Yoga Mauladi dari PAN, yang disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:Jokowi Beri Tanggapan Positif Lanjut di Era Prabowo, Mengapa Kita Butuh Angkatan Siber?
Rencana Perubahan Struktur Kementerian
Sumber lain, Kumparan.com, mengungkapkan bahwa dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, sejumlah kementerian yang ada saat ini akan dipecah menjadi beberapa entitas baru. Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemko Polhukam) akan dipecah menjadi:
- Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Hukum dan HAM
- Badan Imigrasi (yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM)
- Badan Permasyarakatan
- Kantor Komunikasi Kepresidenan
BACA JUGA:Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja di Kalbar Hari Ini, Berikut Rangakaian Kegiatannya!
Bidang Investasi dan Ekonomi juga akan mengalami restrukturisasi, dengan Kementerian BUMN diubah menjadi:
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menggantikan Kementerian BUMN saat ini.