Jazilul menyoroti bahwa keberpihakan pada nepotisme atau praktik korupsi dan kolusi (KKN) dapat menciptakan kesenjangan sosial.
BACA JUGA:Anies Baswedan Akan Mensejahterakan Profesi Guru Termasuk yang Berstatus Honorer
Meskipun reformasi 1998 telah menyatakan bahwa nepotisme tidak dapat diterima, tetapi terlibatnya dalam praktik ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan penurunan integritas pemerintahan.
Pernyataan Jokowi mengenai hak demokrasi dan partisipasi politik, baik oleh Presiden maupun Menteri, disambut dengan berbagai respons.
BACA JUGA:Anies Baswedan Menggunakan Teknik Kampanye Interaktif yaitu Dua Arah untuk Lebih Dekat ke Anak Muda
Jokowi menekankan bahwa perbedaan terletak pada penggunaan fasilitas negara selama kampanye, menjadi kriteria penentu antara tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
Dalam atmosfer kampanye yang semakin memanas, pernyataan Jokowi membuka ruang diskusi luas tentang batasan dan etika partisipasi pemimpin negara dalam proses demokrasi.(*)