Selain menentukan prioritas pembahasan Ranperda, Propemperda 2027 sendiri juga menjadi sarana mengevaluasi regulasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat maupun ketentuan hukum.
Edi menilai, penyesuaian diperlukan agar peraturan daerah tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
"Regulasi yang sudah tidak sesuai perlu dievaluasi agar tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," jelasnya.
BACA JUGA:Pontianak Ajukan Empat Ranperda, Atur Transportasi hingga Modal Perumda Air Minum
Ia sendiri berharap kesepakatan Propemperda 2027 semakin memperkuat sinergi antara Pemkot Pontianak dan DPRD. Menurutnya, keberhasilan pembentukan perda tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang disahkan, tetapi juga manfaat dan efektivitas penerapannya.
"Melalui kebersamaan antara pemerintah daerah dan DPRD, kita berharap peraturan daerah yang dibentuk nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya.