Global Creative Services

Pontianak Susun Propemperda 2027, Apa Saja Prioritasnya?

Pontianak Susun Propemperda 2027, Apa Saja Prioritasnya?

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono (kiri ujung) bersama Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin (tengah kiri) menyepakati Nota Kesepahaman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pontianak-Prokopim Pontianak-dokumen istimewa

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak pada Rabu, 18 November 2026.

Kesepakatan ini sendiri menjadi langkah awal dalam menentukan prioritas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas sepanjang 2027. Program tersebut diarahkan untuk memastikan regulasi yang dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan Kota Pontianak.

BACA JUGA:Pontianak Susun Propemperda 2027, Apa Saja Prioritasnya?

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

"Program pembentukan peraturan daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah terhadap suatu regulasi. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang agar peraturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

BACA JUGA:10 Anak Pontianak Terima Bantuan Kemensos, Yusnaldi Harap Ringankan Beban Keluarga

Propemperda 2027 Jadi Dasar Prioritas Regulasi Daerah

Edi menjelaskan, penyusunan Propemperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Program tersebut juga harus ditetapkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BACA JUGA:Pemkot Pontianak Raih Dua Penghargaan Kemenkes, Perkuat Layanan Berhenti Merokok

Menurut Edi, pemerintah daerah dan DPRD memiliki kedudukan setara dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Karena itu, koordinasi dan kesamaan pandangan diperlukan agar regulasi yang dihasilkan sesuai ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

"Eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan peraturan daerah yang baik, sesuai kaidah hukum, serta memberikan kepastian dan kesamaan penafsiran dalam pelaksanaannya," katanya.

BACA JUGA:3 Musisi Muda Pontianak Raih Juara Nasional di Kompetisi Yamaha Musik Indonesia

Sumber: prokopim pontianak