PONTIANAKINFO.COM, SINGKAWANG - Sidang lanjutan perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur dengan terdakwa oknum anggota DPRD Kota Singkawang, HA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Singkawang pada Rabu, 30 April 2025. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Singkawang, Heri Susanto, menyampaikan bahwa terdakwa HA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, juncto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” tegas Heri Susanto dalam persidangan.
Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana sebagai berikut:
1. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2,5 miliar. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp130 juta. Jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
BACA JUGA:Polres Singkawang Laksanakan Pemusnahan Narkotika, Satu Tersangka Diamankan
Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh JPU di hadapan Majelis Hakim yang memimpin persidangan. Proses persidangan berjalan dalam suasana tertib dengan pengamanan ketat.
Menyikapi tuntutan JPU, kuasa hukum terdakwa HA, Rohman, menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada sidang lanjutan berikutnya.
“Kita akan ajukan pembelaan (pledoi) sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kami juga sangat yakin bahwa Majelis Hakim obyektif dalam menilai setiap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kasus ini,” ujar Rohman kepada wartawan usai persidangan.
BACA JUGA:Rencana Pembangunan Kota Singkawang 5 Tahun Kedepan, Usung Visi JUARA dan HEBAT
Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. Perkara ini masih menjadi sorotan publik mengingat melibatkan seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.