Ria Norsan Pastikan BTT Diprioritaskan untuk Penanganan Karhutla

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan anggaran bahkan telah disiapkan untuk mempercepat penanggulangan bencana di lapangan. Penegasan itu disampaikan Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 7 September 2026.

Norsan mengatakan Karhutla memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Selain merusak lingkungan, kebakaran juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas warga serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Norsan.

BACA JUGA:Tinjau Karhutla di Kubu Raya, Gubernur Kalbar Ria Norsan Sebut Tinggal 50 Titik Api

Anggaran Perubahan Diperkuat

Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp5.450.221.283.795 menjadi Rp5.763.262.023.054.

Belanja daerah juga meningkat dari Rp5.700.221.283.795 menjadi Rp6.210.744.018.051,63. Sementara penerimaan pembiayaan naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497.481.994.997,63.

Penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.

Norsan menegaskan perubahan APBD bukan hanya soal penyesuaian pendapatan dan belanja. Anggaran juga menjadi instrumen strategis pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi kondisi darurat seperti Karhutla.

BACA JUGA:Pemprov Kalbar Tak Tinggal Diam, Sinergi Lintas Sektor Berhasil Tekan Karhutla

Sehari kemudian, Selasa, 8 September 2026, Norsan kembali menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar.

Ia menyebut titik api masih ditemukan, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Upaya-upaya kita tetap terus ya, memadamkan api yang masih. Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya nih masih,” kata Norsan.

Kolaborasi Terus Diperkuat

Penanganan Karhutla dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur. TNI dan Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga masyarakat umum ikut membantu upaya pemadaman.

“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian juga Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan juga termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut membantu juga ya, dan juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan lain sebagainya,” jelasnya.

Untuk memastikan penanganan tetap berjalan, Pemprov Kalbar telah menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

BACA JUGA:Ria Norsan Turun ke Lokasi Karhutla Kubu Raya, Tiga Tangki Air Bersih Dibagikan ke Warga

“Kita sudah, dari dana BTT itu kita geser dulu ya untuk penangguhan kegiatan ini. Jadi walaupun belum ketok palu perubahan, mungkin dalam waktu dekat ketok palu, namun insyaallah kita sudah bisa gunakan dana ini. Kita prioritaskan khusus penanggulangan bencana,” tegasnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah memastikan penanganan Karhutla tidak menunggu hingga APBD Perubahan 2026 ditetapkan. Dukungan anggaran dapat digunakan untuk memperkuat penanggulangan bencana sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemprov Kalbar bersama seluruh unsur terkait juga terus memperkuat sinergi agar titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani dan dampak Karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Sumber: