Sekda Pontianak: SOP Jadi Pelindung ASN dari Jeratan Hukum

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pelindung utama aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. SOP merupakan rangkaian langkah atau tahapan yang sistematis dan berurutan. Ia menegaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan sesuai urutan yang telah ditetapkan tanpa melompati tahapan apa pun.

“Pentingkah itu? Sangat penting karena menjadi pedoman. Jika bermasalah hukum, yang ditanya aparat pemeriksa adalah SOP-nya. Begitu kita keluar dari SOP, langsung dianggap salah dan menjadi temuan atau dugaan penyimpangan,” tegasnya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan SOP melalui Aplikasi SOP Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman pada Senin, 8 Juni 2026.

BACA JUGA:Sekda Pontianak: SOP Jadi Pelindung ASN dari Jeratan Hukum

Ia mencontohkan berbagai kasus nyata di lapangan. Mulai dari pengurusan pajak reklame hingga pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit. Menurutnya, kepatuhan terhadap prosedur dapat menyelamatkan petugas dari tuntutan hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya, pengabaian prosedur, sekecil apa pun itu dapat merembet menjadi masalah besar bagi organisasi.

Pemkot sendiri telah membangun sistem untuk menyeragamkan dan mempermudah penyusunan SOP. Lewat aplikasi SOP Kota Pontianak, Sekda meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk adaptif terhadap kemajuan teknologi. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan dan memastikan proses kerja berjalan konsisten serta transparan.

BACA JUGA:Lagi, Satpol PP Amankan 60 Layangan di Pontianak Utara

"Kita harus adaptif, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi untuk kemudahan pekerjaan kita. Jadi, jangan alergi dengan aplikasi," ujarnya.

Selain pelayanan publik, Sekda juga menyoroti penerapan SOP dalam penegakan disiplin pegawai dan tata kelola internal. Seperti administrasi keuangan serta pengelolaan aset,. Ia menegaskan bahwa penanganan pegawai yang tidak disiplin atau berhalangan tetap karena sakit pun harus menempuh prosedur yang jelas agar kinerja organisasi tidak terhambat.

BACA JUGA:YAKORMA Siap Berkontribusi Dukung Pengelolaan Sampah di Pontianak

Sekda berharap seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh. 

“Sehingga SOP yang disusun nanti bukan sekadar dokumen administratif semata, melainkan menjadi pedoman kerja yang efektif, sederhana, dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” tutupnya.

Sumber: prokopim pontianak