Raker Bidang HAM di Singkawang, Dorong Pembangunan Berkeadilan

PONTIANAKINFO.COM, SINGKAWANG - Pemerintah daerah di Kalimantan Barat didorong untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia (HAM). Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang HAM yang berlangsung di Hotel Swiss-Belinn Singkawang pada Kamis, 13 November 2025.

Agenda yang dihadiri Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta para kepala daerah se-Kalimantan Barat ini menjadi wadah konsolidasi bagi daerah untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dapat terintegrasi dalam seluruh sektor pembangunan.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh terlepas dari prinsip keadilan dan kesetaraan. Ia mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan berdampingan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

BACA JUGA:Raker Bidang HAM di Singkawang, Dorong Pembangunan Berkeadilan

“Capaian pembangunan bukan sekadar angka statistik, tapi bagaimana setiap warga merasakan manfaatnya secara adil,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09 atau naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga menurun ke angka 6,16 persen, sementara ketimpangan pengeluaran berada di level 0,319—menunjukkan pemerataan yang semakin baik.

Kendati demikian, Ria Norsan menyebut masih banyak tantangan pemenuhan HAM yang perlu diprioritaskan.

BACA JUGA:The Pinus Singkawang, Pelopor Hunian Bernuansa Alam di Kalimantan Barat

“Kita masih menghadapi tantangan serius seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya berperspektif HAM,” katanya.

Ia menilai rapat kerja ini menjadi langkah konkrit dalam memperkuat peran pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tapi pelayanan yang manusiawi dan bermartabat,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemkot Singkawang Peringati HKN ke-61, Tekankan Komitmen Wujudkan Generasi Sehat dan Tangguh

Di sisi lain, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menegaskan komitmen daerahnya untuk terus memperkuat pendekatan HAM dalam penyusunan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa Singkawang telah lama mengarusutamakan nilai kemanusiaan dalam berbagai aspek pembangunan.

“Kami percaya, setiap kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial harus menghormati hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” ucapnya.

Tjhai Chui Mie mencontohkan, pemerintah kota telah menyediakan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus dan memperkuat layanan bantuan hukum bagi warga miskin agar memiliki akses setara terhadap keadilan. Singkawang juga dikenal sebagai Kota Layak Anak serta meraih predikat Kota Tertoleran pada 2021–2023. Bahkan, pada Mei 2025, Singkawang mewakili Indonesia dalam World Human Rights Cities Forum di Gwangju, Korea Selatan.

BACA JUGA:Pemerintah Kota Singkawang Dorong Generasi Muda Berprestasi Lewat Ajang Dragon Boxing Night

“Kami bangga karena kehadiran Wakil Menteri HAM dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta seluruh pimpinan daerah menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan,” kata Tjhai Chui Mie.

Sumber: media center singkawang