Diduga Ribut Jadwal Jaga Nataru, Anak Kepala BPJN Kalbar Dirujak Netizen

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Sebuah peristiwa yang melibatkan seorang koas (dokter magang) dan anak kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosial menjadi viral. Kejadian ini bermula dari dugaan konflik terkait jadwal jaga di fasilitas kesehatan selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satu pengguna media sosial, yang mengaku sebagai chief wahana, menceritakan dirinya difitnah memaksa seorang anak pejabat untuk bertugas di rumah sakit. Padahal, menurutnya, anak tersebut sedang dalam masa libur. Tidak berhenti di situ, dia mengaku didatangi langsung oleh ayah anak tersebut dan seorang bawahan di tempatnya bekerja. 

“Aku dibentak-bentak sampai heboh se-PKM,” tulisnya pelapor.

Peristiwa ini memicu respons luas dari netizen yang menyesalkan tindakan yang dianggap arogan tersebut. Salah satu unggahan menunjukkan dukungan kepada korban dengan slogan "We stand with you, Doc!" dan menyebut bahwa tindakan premanisme tidak mencerminkan etika mahasiswa kedokteran. 

Ada pula yang menyindir, “Kalau anak mami seperti ini, lebih baik kerja di perusahaan keluarga saja," tulis netizen.

Kasus ini semakin memanas setelah muncul laporan bahwa anak pejabat tersebut diduga menggunakan pengaruh keluarganya untuk mengintimidasi koas lain. Ayahnya bahkan disebut mengancam akan menggunakan koneksi untuk menghalangi pendidikan spesialis si pelapor. 

“Ngeri banget, sampai bilang mau pakai link agar aku tidak bisa lanjut pendidikan,” tambah pelapor.

Netizen juga menyoroti fakta bahwa korban adalah anak rantau yang tidak memiliki keluarga di dekatnya. Banyak pihak menilai bahwa kejadian ini mencerminkan kurangnya empati dan profesionalisme. 

Bahkan seorang netizen menulis, “Baru koas saja sudah seperti ini, bagaimana nanti saat jadi dokter senior?”

Kasus ini tentunya menjadi sorotan di dunia pendidikan, khususnya di bidang kedokteran, untuk menjaga etika dan integritas. Kejadian ini juga menimbulkan keprihatinan terhadap praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait. Namun, desakan agar pihak berwenang menyelidiki kasus ini terus menggema di media sosial.

Sumber: