Tim Hukum Anies-Muhaimin Ungkap Pelanggaran Serius dalam Pemilu Presiden 2024
Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menemukan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan suara, termasuk pencoblosan suara untuk Paslon 02 dan kehilangan hak suara warga.--
PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menyampaikan temuan pelanggaran dan kecurangan yang signifikan terkait Pemilu 2024.
BACA JUGA:Bersabarlah! KPU Himbau Masyarakat Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2024
Beberapa pelanggaran tersebut termasuk adanya surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 02 serta kasus kehilangan hak suara warga.
Ari Yusuf Amir, Ketua Umum THN AMIN, mengungkapkan bahwa telah tercatat berbagai temuan di lapangan terkait hal tersebut. Call center mereka pun terus menerima laporan terkait kecurangan tersebut.
BACA JUGA:Amankan Suara Anda! Kawal Pemilu Mengajak Masyarakat Berperan dalam Pelaporan Penghitungan TPS
Menurut Ari, kecurangan yang terstruktur telah terbukti dan melibatkan berbagai aparat struktural, seperti aparat desa, aparatur sipil negara, dan penegak hukum.
Salah satu contohnya adalah keterlibatan organisasi Desa Bersatu yang beranggotakan delapan asosiasi desa.
BACA JUGA:Prabowo Subianto: Kekecewaan Adalah Bagian dari Persaingan, Namun Kepentingan Bangsa Harus Utama
Ari menegaskan bahwa Pemilu seharusnya menjadi wujud penghargaan terhadap hak suara rakyat.
Namun, banyak kasus intimidasi yang dilakukan, seperti ancaman tidak mendapatkan bantuan sosial jika tidak memilih Paslon 02.
Hak suara juga tidak boleh dicabut dengan cara-cara melanggar hukum, seperti pencoblosan oleh kepala desa dan intimidasi terhadap warga.
Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran sistematis terjadi, termasuk politisasi bantuan sosial dan BLT untuk kepentingan Paslon 02.
Pelanggaran tersebut terjadi di berbagai daerah, seperti Sumenep, Kabupaten Bandung, Tulang Bawang, Bogor, Garut, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta.
BACA JUGA:Anies Baswedan Raih Kemenangan Gemilang di TPS Megawati
Ari menekankan bahwa klaim kemenangan hanya dapat dibuat setelah seluruh hasil suara sah terverifikasi secara legal.
Dia juga menegaskan bahwa kecurangan dalam Pemilu memiliki implikasi pidana, dan timnya terus mengumpulkan bukti-bukti terkait hal tersebut.***
Sumber:
- Share:
