Dekan UGM Ungkap Peran Bansos sebagai Senjata Politik di Tiap Pemilu

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Perdebatan seputar program bantuan sosial (bansos) memanas menjelang Pemilu 2024.

BACA JUGA:Penyaluran Bantuan Beras Ditangguhkan Mendekati Pemilu 2024, Begini Pandangan Badan Pangan Nasional

Program ini diduga dimanfaatkan sebagai alat politik. Anggaran bansos meningkat menjadi Rp 496 Triliun di tahun 2024 dari Rp 476 Triliun pada 2023.

Jumlah penerima bansos juga bertambah dari 21,3 juta menjadi 22 juta KPM.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi, dalam diskusi Jaga Pemilu di Jakarta, bansos tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi juga alat mobilisasi politik seperti hubungan antara patron dan klien.

BACA JUGA:Anak Muda, Jangan Golput! Temukan Pilihanmu tanpa Bingung di Pemilu

Elisabeth Kusrini dari Indonesia Budget Center mengatakan, politisasi bansos semakin jelas saat distribusinya melibatkan pimpinan partai politik.

Data dari Kemenko PMK digunakan, bukan data resmi Kemensos, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Politisasi bansos menjelang Pemilu melibatkan penyaluran data penerima, penyelewengan dana, penggunaan atribut partai, dan upaya memengaruhi preferensi politik masyarakat.

Ada empat aktor yang berpotensi menyalahgunakan program bansos: peserta pemilu, aparatur sipil negara, BUMN/BUMD, dan penerima bansos.

BACA JUGA:Beras Bansos Stiker Prabowo-Gibran Viral, Timnas AMIN Desak Tindakan Tegas Bawaslu

Wawan menegaskan bahwa bansos harus dilihat sebagai kebijakan negara, bukan personal, dan penting untuk terus mempertahankan kritik terhadap bansos, terlepas dari situasi politik Pemilu 2024 dan pandemi Covid-19.(*)

Sumber: