Gerindra dan PDIP Tuding Kebijakan Keringanan Pajak Oleh Bupati Melawi Diduga Rugikan PAD

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, MELAWI - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Melawi, Iif Uspayadi menyampaikan pernyataan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi Gerindra tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dan Raperda Kabupaten Melawi tahun 2024, Selasa (25/06/24) lalu.

Menurut Iif yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Melawi saat ini, pengurangan pajak pada setidaknya tujuh perusahaan sawit melalui Surat Keputusan Bupati Melawi menjadi salah satu penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Melawi tahun anggaran 2023 hanya terealisasi sebesar Rp46.569.007.123,48.

"Dan itu hanya sebesar 59,66% dari anggaran yang mencapai Rp78.052.026.484,00,” ucap Iif dengan wajah sedikit kecewa.

Lebih lanjut, Fraksi Gerinda berharap dugaan berkurangnya potensi PAD ini bisa ditindak lanjuti oleh pihak berwenang untuk membuktikan apakah benar kebijakan yang dilakukan oleh Bupati ini merupakah upaya yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja.

“Perusahaan yang diberi keringanan itu notabene adalah perusahaan yang masih berproduksi," kata Iif.

BACA JUGA:Besok, Ribuan Warga Akan Ikuti FUN RUN Melawi 2024, Kapolres Izinkan Pelaku UMKM Jualan

Sama dengan Fraksi Gerindra Lebih Lanjut, Bendahara Fraksi PDI-P, Matius Rindau Juga mempertanyakan hal yang Serupa  terkait cukup banyaknya potensi PAD yang harusnya bisa masuk ke penerimaan negara.

”Tapi malah hilang begitu saja potensi tersebut, dan ini harus dipertanggungjawabkan,” ucap Matius.

Lebih lanjut, di akhir penjelasannya, Iif kembali mengharapkan agar persoalan ini bisa disikapi secara serius oleh Pemerintah dan juga DPRD agar terciptanya sistem pemerintah yang Lebih akuntabel dan memberikan manfaat bagi Semua masyarakat.

"Khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Melawi ini," tutup nya.

Sumber: Harian Disway