Menanggapi Program Tapera, Mahfud MD: Apa Ada Kebijakan yang Menjamin Para Penabung Betul Dapat Rumah?

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID 30-Mei-2024. Rencana pemerintah untuk memotong gaji setiap pekerja di sektor formal guna pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia. Program ini harus bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama pekerja formal agar memiliki akses lebih mudah terhadap kepemilikan rumah.

Pemerintah berencana memotong sebagian kecil dari gaji bulanan pekerja di sektor formal untuk diinvestasikan ke dalam Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah kepemilikan rumah yang masih menjadi tantangan bagi banyak pekerja di Indonesia. Melalui pemotongan gaji ini, diharapkan terkumpul dana yang cukup untuk memberikan bantuan pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Melalui akun resmi pribadinya X, Mahfud MD menyampaikan pandangannya terkait rencana ini dalam sebuah konferensi pers. Beliau menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang akan terdampak oleh kebijakan ini. Dalam pernyataannya, Mahfud MD mengatakan:

"Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja, dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Program Tapera memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi pekerja. Namun, pemerintah harus menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pemotongan gaji ini akan dilakukan dan manfaat apa saja yang akan diterima oleh para pekerja."

Mahfud MD juga menyoroti pentingnya mendengarkan kekhawatiran dari para pekerja dan pengusaha mengenai rencana pemotongan gaji ini. Beberapa pekerja mungkin merasa khawatir terhadap pemotongan gaji yang akan mengurangi pendapatan bulanan mereka, sementara pengusaha mungkin mempertanyakan implikasi administratif dan finansial dari kebijakan tersebut.

"Misalnya: Orang yg mendapat gaji Rp 5 jt/bln kalau menabung 30 tahun dengan potongan sekitar 3%/bulan hanya akan sekitar Rp 100 jt. Untuk sekarang pun Rp 100 jt takkan dapat rumah apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekali pun. Untuk orang yang gajinya di atas Rp 10 jt pun dalam 30 tahun akan terkumpul hanya sekita Rp 225  jt. Ini pun pada 30 tahun yang akan datang sulit dpt rumah" tambah Mahfud MD.

Menurutnya, Program Tapera diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah kepemilikan rumah yang dihadapi oleh banyak pekerja formal. Dengan adanya dana yang terkumpul melalui pemotongan gaji, pemerintah dapat menyediakan pembiayaan rumah yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, Mahfud MD menekankan bahwa pemerintah harus menjalankan program ini dengan hati-hati dan bertanggung jawab. "Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menggarisbawahi pentingnya komunikasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam implementasi kebijakan Tapera. Dengan pendekatan yang tepat, program ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah kepemilikan rumah bagi pekerja formal di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan program ini dengan penuh tanggung jawab dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pekerja.

"Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul dapat rumah?" Tutupnya.

Sumber: