Konferensi Pers di Istana Negara: Prabowo Sampaikan 8 Poin Sikapi Gejolak Nasional

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (tengah) dalam Konferensi pers di Istana Negara, Jakarta pada Minggu 31 Agustus 2025-Sekretariat Presiden-YouTube
PONTIANAKINFO.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Politik dan pimpinan DPR RI di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Konferensi pers ini menjadi perhatian publik karena membahas langsung situasi nasional pasca gelombang demonstrasi besar yang melanda Jakarta serta sejumlah kota lain di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tampil dengan tegas namun tetap mengedepankan sikap terbuka terhadap aspirasi rakyat. Didampingi oleh para ketua umum partai politik serta pimpinan DPR RI, Prabowo menyampaikan arahan, sikap pemerintah, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi dinamika politik dan sosial yang tengah terjadi.
Presiden Tegaskan Negara Menghormati Aspirasi Rakyat
Prabowo membuka konferensi pers dengan menekankan bahwa pemerintah akan selalu memantau situasi yang berkembang di berbagai daerah. Ia mengingatkan bahwa aspirasi murni dari rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
“Dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta, dan beberapa kota lain di Indonesia,” ujar Prabowo mengawali keterangannya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran,” jelasnya.
Prabowo juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh aparat sedang diproses secara transparan.
“Saat ini kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan proses pemeriksaan, ini sudah saya lakukan minta dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Janji Usut Tuntas Pasca Insiden Driver Ojol Affan Kurniawan Tewas Tertabrak Brimob
Parpol dan DPR Sepakat Ambil Langkah Tegas
Dalam konferensi pers yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa ketua umum partai politik telah menyampaikan laporan kepadanya mengenai sikap tegas terhadap anggota DPR yang dinilai melakukan kesalahan.
“Dalam menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari Partai Ketua Umum Partai Politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” katanya.
Prabowo menambahkan bahwa para pimpinan DPR juga menyepakati sejumlah perubahan kebijakan penting yang selama ini menuai kritik publik.
“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tegas tersebut termasuk pencabutan keanggotaan beberapa anggota DPR RI yang dinilai melukai hati rakyat.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tegas Prabowo.
BACA JUGA:Presiden Prabowo: Kemerdekaan Sejati Adalah Kemerdekaan Ekonomi
DPR Diminta Lebih Peka terhadap Aspirasi Publik
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan penting dari para ketua umum partai politik dan pimpinan DPR. Menurutnya, wakil rakyat harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak terjebak dalam sikap elitis.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tuturnya.
Prabowo menegaskan bahwa penghormatan terhadap kebebasan berpendapat adalah prinsip fundamental yang dijunjung tinggi Indonesia.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam United Nations Internasional Covenant on Civiland Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum,dan warga wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” jelas Prabowo.
BACA JUGA:Presiden RI Prabowo Resmikan 80 Ribu Kopdes Merah Putih, Pontianak Siapkan 29 Unit
Instruksi Tegas kepada Aparat Keamanan
Presiden Prabowo juga menyampaikan perintah tegas kepada aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum, yang dibangun dari uang rakyat,” ujarnya dengan tegas.
“Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” lanjutnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa aspirasi yang benar-benar murni dari rakyat harus tetap dihormati.
“Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormat,” tegas Prabowo.
“Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi,” tambahnya.
Meski begitu, Prabowo mengingatkan adanya indikasi tindakan melawan hukum yang mulai muncul.
“Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan diluar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia memberikan instruksi langsung kepada aparat keamanan.
“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku, ” tegas Prabowo.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Resmikan Proyek Strategis, Pertamina NRE Ambil Peran Utama di Industri Hijau
Ajakan kepada Masyarakat untuk Tetap Damai
Selain menyampaikan arahan kepada aparat dan DPR, Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan damai.
“Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan seluruh aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai,” ujarnya.
“Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti,” tambahnya.
Presiden juga mendorong DPR RI untuk membuka ruang dialog yang lebih luas bersama masyarakat.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa sejumlah kebijakan DPR yang selama ini dikeluhkan masyarakat sudah mulai dicabut, termasuk soal tunjangan besar dan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sudah akan segera melakukan terhadap beberapa kebijakan DPR RI, tadi sudah saya sampaikan, besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan dengam mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI,” jelasnya.
Pemerintah Siap Terima Kritik dan Masukan
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta jajaran pemerintah untuk membuka diri terhadap kritik publik.
“Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua AKLL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikanm koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” tegasnya.
Prabowo juga meminta rakyat untuk tetap percaya kepada pemerintah.
“Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang, pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai yang diluar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal,” paparnya.
Jaga Persatuan Nasional dan Tolak Adu Domba
Dalam pernyataannya, Prabowo kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam upaya adu domba dari pihak-pihak tertentu.
“Mari kita jaga persatuan nasional, Indonesia di ambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba, suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” serunya.
“Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” lanjut Prabowo.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengarahkan keluarga masing-masing menjauhi tindakan merugikan kepentingan umum.
“Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum,” ujarnya.
Prabowo pun mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap upaya pihak asing atau kelompok tertentu yang tidak ingin Indonesia bangkit.
“Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit,” jelasnya.
Ia kemudian mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama memperbaiki bangsa.
“Mari sama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita,” tegasnya.
BACA JUGA:Tjhai Chui Mie jadi Perwakilan Ucapkan Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden Prabowo
Semangat Gotong Royong Jadi Landasan
Sebagai penutup, Prabowo menekankan pentingnya kembali pada semangat gotong royong sebagai warisan leluhur bangsa.
“Semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong, marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita,” katanya.
Ia pun menegaskan agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak dalam politik adu domba.
“Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba, jangan kita mau terus diadu domba,” tutup Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi pers Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik dan DPR RI menegaskan dua hal utama: pemerintah menghormati aspirasi rakyat, namun akan bertindak tegas terhadap tindakan anarkis. Langkah-langkah nyata, mulai dari evaluasi tunjangan DPR hingga pencabutan moratorium kunjungan luar negeri, menjadi bukti komitmen bahwa suara rakyat benar-benar diperhatikan.
Sumber: