Konferensi Pers Prabowo Subianto: Siap Evaluasi Tunjangan DPR dan Cabut Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Keterangan Pers Presiden Prabowo di Istana Negara terkait Aksi Demo -Live Youtube Sekertariat Presiden-Youtube
PONTIANAKINFO.COM, JAKARATA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan bertindak tegas menyikapi situasi pasca demonstrasi besar yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Minggu, 31 Agustus 2025. Presiden menyampaikan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dalam beberapa hari ini saya, Presiden RI, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Negara menghargai aspirasi yang murni dari masyarakat. Petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap dihormati, namun tindakan anarkis tidak bisa ditoleransi.
BACA JUGA:PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Mulai 1 September 2025
“Aparat harus melindungi masyarakat, namun jika ada tindakan anarkis perlu ditindak tegas. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk melakukan tindakan setegas-tegasnya terhadap penjarahan rumah individu atau sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Prabowo juga mengungkapkan telah menerima laporan dari para ketua umum partai politik, dan pimpinan parpol lainnya. Ia menyambut baik langkah partai-partai yang telah menonaktifkan anggota DPR RI yang dinilai melukai hati rakyat, terhitung mulai 1 September 2025.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya ruang dialog terbuka antara masyarakat dan lembaga legislatif.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Janji Usut Tuntas Pasca Insiden Driver Ojol Affan Kurniawan Tewas Tertabrak Brimob
“Saya meminta pimpinan DPR untuk mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasinya, dan langsung berdialog,” ujar Prabowo.
Menanggapi kritik publik terhadap fasilitas anggota dewan, Presiden juga memastikan pemerintah mengambil langkah tegas. “Tunjangan akan dievaluasi, dan moratorium kunjungan luar negeri anggota dewan saya cabut,” katanya.
Sumber: kompas.tv
- Share:
