Wagub Kalbar: Kenaikan PBB Hanya Akan Memberatkan Masyarakat

PONTIANAKINFO.COM, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan seluruh pemerintah daerah di 14 kabupaten dan kota untuk tidak serta-merta menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang membebani rakyat bukanlah solusi yang bijak, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

“Sekali lagi saya tegaskan, kebijakan yang memberatkan rakyat itu tidak akan Kalbar lakukan. Apalagi PBB, itu jelas akan menambah beban masyarakat,” ujar Krisantus dalam wawancara pada Minggu 24 Agustus 2025.

Menurutnya, langkah menaikkan pungutan pajak seperti PBB seharusnya menjadi opsi terakhir, bahkan dihindari. Krisantus menilai, pendekatan yang lebih tepat untuk meningkatkan PAD adalah melalui optimalisasi kontribusi dari sektor usaha dan investasi, bukan dengan menambah beban masyarakat.

BACA JUGA:Profil Krisantus Kurniawan, Wagub Kalbar Terpilih untuk Periode 2025-2030

“Kita punya ribuan investor, tapi kalau daerah tetap miskin, itu kan aneh. Investasi yang ada harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan menyumbang PAD,” ujarnya menambahkan.

Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dan fiskal dari para pelaku usaha yang beroperasi di Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi, kata dia, saat ini mendorong agar perusahaan besar, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, turut serta dalam membangun daerah.

Salah satu kebijakan konkret yang didorong adalah kewajiban kendaraan operasional perusahaan untuk menggunakan pelat nomor Kalbar, serta memindahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke wilayah Kalbar. Dengan begitu, dampak ekonominya bisa langsung dirasakan dalam peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat kecil.

BACA JUGA:Kritik Krisantus Kurniawan: Kebijakan Barcode Pertalite Dinilai Beratkan Rakyat

“Ini bentuk kontribusi yang seharusnya tidak diabaikan oleh para pelaku usaha. Jadi, pembangunan daerah tetap berjalan tanpa harus membebani rakyat kecil,” tegasnya.

Krisantus juga mengimbau kepala daerah di kabupaten dan kota agar melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Rakyat kita sedang susah, jangan ditambah beban dengan kenaikan PBB,” ujarnya menutup.

Pernyataan Wakil Gubernur ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk tidak gegabah dalam mengejar pendapatan. Krisantus mendorong pendekatan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil, dengan menempatkan tanggung jawab fiskal juga pada sektor usaha besar yang selama ini menikmati hasil sumber daya Kalimantan Barat.

Sumber: insidepontianak