Bupati Sujiwo Soroti Anomali Data dan Tekankan Kolaborasi Tangani Stunting Secara Terpadu di Kubu Raya

Bupati Kubu Raya Sujiwo saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Konvergensi Sensitif Stunting Tematik Pendidikan di Hotel Dangau, Rabu (25/6/2025).-Husnul Arif-Sonora Pontianak
PONTIANAKINFO.COM – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, hadir dalam Rapat Konvergensi Sensitif Stunting Tematik Pendidikan bertema “Penguatan Peran Bunda PAUD dalam Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Program 13 Tahun Wajib Belajar” di Hotel Dangau, Rabu (25/6/2025).
Dalam forum yang diikuti pemangku kepentingan lintas sektor tersebut, Sujiwo menegaskan bahwa konsistensi kepemimpinan dan basis data yang akurat berperan krusial dalam menekan prevalensi stunting di daerahnya.
“Kepemimpinan itu ada keberlanjutan, sustainable. Data stunting dirilis tahun 2024 sebesar 30,2 persen, naik dari 24,5 persen tahun sebelumnya. Saat itu saya memang belum menjadi bupati, tapi saya tidak bisa lepas tangan. Sekarang saya bupatinya, dan saya harus menyelesaikan ini,” tegasnya.
Ia lalu mengungkap anomali angka kemiskinan yang memicu ketidaktepatan sasaran program. “Kemiskinan di Kubu Raya itu menurut data resmi rendah, tapi ketika BPJS survei di lapangan, seperti di Sungai Bulan, dari 100 warga hanya 5 yang mampu membayar mandiri. Sisanya 95 persen miskin. Ini anomali yang harus dikaji serius,” ujarnya.
Sujiwo mencontohkan dampak kesalahan data terhadap layanan kesehatan.
“Ada tiga warga dengan gangguan jiwa yang sangat miskin langsung terdampak. Itu contoh salah cabut. Salah cabut karena data kita salah. Maka perlu validasi data, bukan saling menyalahkan masa lalu,” pungkasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa stunting menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kalau hanya gagal tumbuh dari sisi fisik, oke lah. Tapi kalau sudah berdampak ke IQ dan kesehatan, ini bahaya. Jepang itu pendek-pendek tapi cerdas. Tapi stunting kalau berdampak ke otak, 2045 kita tidak akan punya generasi emas,” kata Sujiwo.
Karenanya, ia mengajak seluruh elemen bergerak bersama.
“Tanggung jawab utama memang di pemerintah, khususnya Dinas kesehatan. Tapi nggak bisa hanya mereka. Semua elemen harus terlibat — TNI, Polri, swasta, hingga masyarakat. Terutama ibu hamil. Jangan sampai ibu sendiri tidak peduli pada janinnya. Ini juga menjadi PR besar kita untuk memberikan edukasi,” tandasnya.
Rapat diakhiri dengan komitmen sinergi antara pemerintah, Bunda PAUD, dan mitra terkait untuk memperkuat validasi data, memperluas intervensi gizi, serta memastikan program wajib belajar 13 tahun berjalan berdampingan dengan upaya penanggulangan stunting.
Sumber: