Dugaan Salah Tangkap di Kalbar: Korban Penggelapan Mobil jadi Tersangka, Rasa Aman Publik Dipertanyakan

--
Syamsul juga berharap institusi kepolisian di Kalimantan Barat dapat membuka ruang dialog dan evaluasi internal terhadap proses penanganan kasus. Ia mengingatkan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan.
“Kami ingin menegaskan bahwa ini bukan semata-mata pembelaan terhadap satu individu, melainkan upaya menjaga marwah keadilan dan rasa aman warga,” katanya.
BACA JUGA:Dikira Maling, Bos Rental Mobil Diamuk Massa Hingga Tewas.
Perlu Keseimbangan dalam Penegakan Hukum
Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip equal before the law dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang berpihak kepada kekuatan ekonomi atau kekuasaan dinilai dapat memicu krisis kepercayaan yang lebih besar di tengah masyarakat.
Dalam situasi di mana warga justru merasa terancam saat berurusan dengan aparat hukum, bukan tidak mungkin rasa aman yang seharusnya dijamin oleh negara berubah menjadi ketakutan kolektif. Hal ini dinilai sebagai tantangan besar yang harus dihadapi bersama, baik oleh penegak hukum maupun pemangku kebijakan.
Kasus dugaan salah tangkap terhadap pemilik rental mobil di Kalimantan Barat yang menjadi tersangka setelah melaporkan penggelapan kendaraan, menjadi momentum penting untuk meninjau kembali prosedur hukum di lapangan. Kejelasan status hukum, keadilan dalam respons penegak hukum terhadap laporan masyarakat, serta transparansi dalam penyidikan menjadi tuntutan yang mengemuka.
Apabila tidak direspons secara serius, kasus ini dikhawatirkan dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, serta memicu krisis rasa aman di tengah masyarakat Kalbar.
Sumber: