Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Ketapang, Banyak Pihak Saling Lempar Tanggung Jawab

Potensi Pelanggaran Hukum

Jika terbukti ada penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi, maka tindakan tersebut dapat dikenakan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana dengan penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

2. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam distribusi barang atau jasa yang dapat merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana.

3. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

Jika ada unsur penipuan dalam distribusi BBM subsidi, pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun.

BACA JUGA:Meluruskan Isu tentang Pergantian BBM Subsidi, Benarkah Pertalite Hilang dari Pasaran?

Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas dari Aparat

Masyarakat tentunya berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka para pelaku harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku guna memastikan BBM bersubsidi sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah dan instansi terkait tentunya juga diharapkan segera melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan agar praktik serupa tidak terus berulang. Langkah tegas diperlukan agar kebijakan subsidi BBM benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang seharusnya menjadi penerima utama.

Sumber: