Presiden Jokowi Gencarkan Kerja Sama dengan Kamboja dalam Pertemuan dengan PM Hun Manet
Presiden Jokowi menjumpai Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, pada hari Selasa, 5 Maret 2024.-Foto: BPMI Setpres-
PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, pada Selasa (05/03/2024).
BACA JUGA:Presiden Jokowi Ungkap 4 Rencana Penting untuk Meningkatkan Kerja Sama dengan PM Australia
Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.
BACA JUGA:Prabowo Salut pada Jokowi: Dedikasi Seorang Pekerja Keras
Presiden juga menekankan pentingnya implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar.
“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden.
BACA JUGA:Ahok Bongkar Kisah Pertemuan Rahasia dengan Jokowi, Soroti Rencana IKN
Presiden Joko Widodo menggarisbawahi tiga hal utama dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertama, peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.
Terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” imbuhnya.
Kedua, dalam isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban. Presiden Jokowi menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegasnya.
Sumber: