Dari Kedaulatan Digital hingga AI untuk Semua

Seiring Indonesia memperkuat infrastruktur komputasi dan kemandirian teknologinya, para pembuat kebijakan dan pemimpin industri menghadapi tantangan yang lebih besar: memastikan kecerdasan buatan menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Oleh Sachin V Gopalan, Founder & CEO, Indonesia Economic Forum

Ambisi Indonesia dalam bidang kecerdasan buatan (AI) memasuki tahap yang semakin menantang. Pembangunan pusat data, investasi perusahaan teknologi internasional, dan perluasan akses komputasi merupakan langkah penting, tetapi belum menjamin kemandirian teknologi maupun kemakmuran ekonomi. Tantangan utamanya adalah memastikan investasi memperkuat industri domestik, meningkatkan produktivitas, dan memperluas manfaat ekonomi ke berbagai sektor.

Hari keempat Bali Tech Week 2026 menyoroti tantangan tersebut melalui Sovereign Tech Summit, Digital Economy Policy Forum, dan agenda AI for All. Diskusi membahas infrastruktur, investasi, regulasi, serta upaya memastikan AI memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kedaulatan Digital Dimulai dari Kekuatan Komputasi

Nezar Patria menekankan bahwa kedaulatan digital tidak cukup diwujudkan melalui penyimpanan data di dalam negeri. Indonesia juga membutuhkan sumber daya komputasi, tenaga ahli, dan rantai pasok industri yang mendukung teknologi canggih.

Kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan mencapai 580 megawatt dan ditargetkan meningkat menjadi 1,3 gigawatt pada 2027–2028. Namun, persaingan regional semakin ketat, terutama dengan Malaysia yang dilaporkan memiliki kapasitas lebih besar.

Sistem AI membutuhkan prosesor canggih, listrik yang andal, sistem pendingin, dan jaringan komunikasi berkapasitas tinggi. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kemampuan dalam bidang semikonduktor, perangkat keras, riset, dan pengembangan talenta melalui kemitraan internasional.

Empat Komitmen untuk Mengubah Diskusi Menjadi Aksi

Sovereign Tech Summit menghasilkan empat prioritas tindak lanjut yang disampaikan Nezar Patria.

Pertama, menyusun kajian infrastruktur nasional dalam 30 hari yang mencakup jaringan serat optik, kabel bawah laut, dan konektivitas satelit. Kedua, mendorong adopsi teknologi melalui proyek percontohan bersama BUMN, perusahaan besar, dan UMKM.

Ketiga, memperkuat pengembangan talenta AI melalui kerja sama universitas, peneliti, dan industri. Keempat, menyelaraskan regulasi, termasuk untuk teknologi seperti layanan satelit orbit rendah.

Nezar menekankan pentingnya mengukur keberhasilan forum melalui tindakan setelah acara. Kajian infrastruktur dalam 30 hari menjadi salah satu tolok ukur awal untuk memastikan diskusi dan inisiatif teknologi menghasilkan program terkoordinasi dengan dampak nyata.

Menjadikan Infrastruktur Berdaulat Bernilai Komersial

TelkomGroup melalui bisnis pusat datanya, NeutraDC, memberikan perspektif industri mengenai pengembangan infrastruktur digital nasional. Erik Orbandi, Vice President of Sales and Marketing NeutraDC, disorot dalam pemberitaan pascaacara terkait percepatan adopsi infrastruktur digital berdaulat oleh perusahaan.

Pusat data dan layanan komputasi awan membutuhkan investasi besar, tetapi nilai ekonominya bergantung pada pemanfaatan oleh perusahaan dan institusi. Infrastruktur tersebut perlu menyediakan layanan yang andal dan kompetitif untuk pengolahan data hingga kebutuhan AI.

Investasi tidak otomatis menghasilkan inovasi domestik. Tanpa permintaan yang cukup dari perusahaan Indonesia, fasilitas tersebut berisiko memberikan kontribusi terbatas. Sebaliknya, meningkatnya kebutuhan terhadap AI, komputasi awan, dan perangkat lunak lokal dapat menarik investasi, mendukung penyedia teknologi domestik, dan membuka peluang kerja bagi tenaga ahli.

Sumber: vritimes.com