PONTIANAKINFO.DISWAY.ID, MELAWI - Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2024 berhasil mencapai target nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024 dengan skor 90%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan meraih peringkat pertama se Kalbar dan peringkat 6 nasional.
Sekda Melawi, Paulus mengatakan pencapaian peringkat 6 nasional tersebut masih mungkin akan naik lagi karena masih ada beberapa indikator yang masih akan dilengkapi.
"Pencapaian itu masih sementara peringkat 6 dan mungkin akan naik lagi karena masih ada beberapa indikator yang masih akan dilengkapi," ungkapnya melalui via WhatsApp pada Rabu 20 November 2024.
BACA JUGA: Peringati Hari Pangan Sedunia 2024, Pemkab Melawi Gelar Gerakan Pangan Murah
Paulus menjelaskan ada delapan area intervensi utama yakni, Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Optimalisasi Pajak Daerah, telah mencapai nilai antara 80% hingga 100%. Capaian ini diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) KPK.
Capaian MCP KPK Kabupaten Melawi sebesar 90% merupakan pencapaian yang mengesankan dan menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait capaian dalam masing-masing area intervensi:
1. Perencanaan (100%)
a. Implementasi perencanaan di Kabupaten Melawi mencapai standar tertinggi dengan skor sempurna, menandakan proses yang terencana dan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap tahapan perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan program yang dirancang dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
b. Penggunaan teknologi dan data yang andal untuk perencanaan juga diperkuat, sehingga menghasilkan rencana yang lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Penganggaran (92%)
a. Melawi telah menunjukkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pengalokasian dana disusun berdasarkan prioritas yang mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat.
b. Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Pengadaan Barang dan Jasa (84%)
a. Melalui sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik), proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Melawi menjadi lebih transparan, mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan efisiensi.
b. Adanya upaya untuk mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengadaan juga memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan adil, tanpa konflik kepentingan.