Strategi Peningkatan Layanan Pendidikan Formal dan Non-Formal Disorot, Apa Kata Cawagub Kalbar?

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Dalam debat publik perdana Pilkada Kalimantan Barat, subtema peningkatan layanan pendidikan formal dan non-formal menjadi salah satu fokus utama. Para calon wakil gubernur diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi mereka dalam mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan guna menciptakan program pendidikan yang sesuai dengan potensi lokal.

Pertanyaan strategis terkait hal ini diberikan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Kriasantus. Dalam jawabannya, Kriasantus menyoroti pentingnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini belum berfungsi maksimal di Kalimantan Barat. Ia mencontohkan BLK di Entikong, yang meski sudah ada, masih belum berjalan dengan optimal.

"Ketika kami terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami akan menghidupkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalbar. BLK di Entikong, misalnya, tidak berfungsi optimal, dan kami berkomitmen untuk memaksimalkannya. Selain itu, kami akan mendorong investasi yang masuk agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas SDM di Kalbar melalui CSR yang diarahkan pada program beasiswa untuk anak-anak di wilayah tempat investasi tersebut berada," ungkap Kriasantus.

Ia juga menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BACA JUGA:Result Debat Perdana, Norsan-Krisantus Tampil Memukau

"SDM adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi tantangan global," tambahnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, calon wakil gubernur nomor urut 3, Jakius Sinyor, menyoroti pentingnya program magang sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.

"Kita bisa meningkatkan pendidikan anak-anak Kalbar dengan memberikan mereka kesempatan magang yang strategis, baik di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Magang ini akan membantu mereka memperoleh pengalaman yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja," kata Jakius.

Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 1, Didi Haryono, memberikan penekanan pada pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah dan sektor swasta terkait kebutuhan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan vokasi perlu didasarkan pada data yang akurat tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar.

BACA JUGA:Debat Publik Calon Gubernur Kalbar 2024, Mempercepat Peningkatan IPM Melalui Pendidikan dan Kesehatan

"Pendidikan vokasi sangat dibutuhkan, tetapi yang lebih penting adalah sinkronisasi data antara pemerintah dan swasta. Kita harus tahu tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan saat ini, agar program pendidikan vokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang berkembang. Inventarisasi kebutuhan tenaga kerja juga penting agar program pelatihan dapat menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar Didi.

Debat ini memberikan wawasan penting mengenai rencana kebijakan masing-masing pasangan calon dalam meningkatkan layanan pendidikan di Kalimantan Barat, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasional dan non-formal. Para kandidat sepakat bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan, menjadi kunci utama dalam menciptakan SDM berkualitas yang siap menghadapi tantangan masa depan.