Debat Publik Cagub Kalbar Soal Layanan Kesehatan, Apa Kata Mereka?

Kamis 24-10-2024,08:50 WIB
Reporter : Haamorfati
Editor : Muhammad Zibi Alifiqri, S. Pd

PONTIANAKINFO.DISWAY.ID - Pada debat publik pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024 yang berlangsung pada Rabu malam, 23 Oktober 2024, pasangan nomor urut 2, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, mendapatkan pertanyaan mengenai peningkatan akses layanan kesehatan di Kalimantan Barat. Isu ini menjadi perhatian penting mengingat banyaknya kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai.

Ria Norsan menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada pendataan masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, untuk memastikan seluruh warga Kalimantan Barat mendapatkan akses terhadap jaminan sosial kesehatan.

“Kami akan mendata seluruh masyarakat, baik yang tidak mampu maupun yang mampu, agar semua bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut,” kata Norsan dalam debat tersebut.

Krisantus Kurniawan, calon wakil gubernur, turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di setiap kabupaten agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke Rumah Sakit Soedarso di Pontianak. Menurutnya, hal ini penting agar pelayanan kesehatan di daerah bisa lebih cepat dan merata.

BACA JUGA:Debat Cagub-Cawagub Kalbar : 3 Pasangan Beradu Visi Misi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

“Kami akan memperkuat RSUD di kabupaten, sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke RS Soedarso dan antri berhari-hari,” ujar Krisantus melengkapi pernyataan Norsan.

Menanggapi pernyataan pasangan nomor urut 2, calon gubernur nomor urut 1, Sutarmidji, memberikan respons kritis terkait persoalan BPJS yang sering kali bermasalah di lapangan. Sutarmidji menyebut adanya modus yang mungkin dilakukan oleh pengelola BPJS, seperti data yang tidak akurat antara nama dan alamat penerima manfaat.

"Saya keliling di Kalbar, dan masalah BPJS memang menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Ada kasus nama benar tapi alamat salah, atau sebaliknya. Hal ini perlu kita perbaiki dengan melakukan pendataan ulang. Selama seseorang tidak mampu, preminya harus ditanggung oleh pemerintah," ujar Sutarmidji.

Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Muda Mahendrawan, menekankan pentingnya mewujudkan jaminan kesehatan semesta sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Muda menegaskan bahwa target Kalimantan Barat harus mencapai cakupan universal health coverage minimal 98%.

BACA JUGA:Pasangan Norsan-Krisantus Komitmen Gratiskan BPJS Kesehatan dan Perkuat Layanan Rumah Sakit

"Jaminan kesehatan semesta ini adalah hak dasar yang harus diwujudkan. Kita harus mencapai universal health untuk seluruh Kalimantan Barat. Selain itu, peningkatan manajemen rumah sakit dan puskesmas juga penting untuk memastikan kualitas layanan semakin bermutu dan kesejahteraan pegawainya meningkat," kata Muda.

Kategori :